NOVANDA ADHI RUHUDI, - (2022) EFEKTIVITAS KEGIATAN RESES DPRD INDRAGIRI HULU DAERAH PEMILIHAN I (SATU) MASA BHAKTI 2019-2024 BERDASARKAN PERDA NOMOR 143 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB DPRD INDRAGIRI HULU. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Novanda Adhi Ruhudi. 2022. Efektivitas Kegiatan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indragiri Hulu Daerah Pemilihan I (Satu) Masa Bhakti 2019-2024 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 143 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indragiri Hulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan reses DPRD Indragiri Hulu khususnya pada daerah pemilihan satu sudah efektif atau belum efektif, serta untuk menegtahui faktor penghambat yang menyebabkan kegiatan reses menjadi tidak efektif . Penelitian ini ialah penelitian hukum sosiologis, penelitian yang dilakukan dengan mengadakan indentifikasi pelaksanaan hukum dan bagaimana efektivitas hukum ini berlaku di masyarakat. Sampel dalam penelitian ini yaitu Ketua DPRD Indaragiri Hulu, Sekertaris DPRD Indragiri Hulu dan delapan Anggota DPRD Indragiri Hulu daerah pemilihan satu. Adapun tujuan yang ingin di capai penulis dalam penelitian ini yaitu Untuk mengetahui efektivitas atau pengaruh kegiatan reses bagi masyarakat dan apa saja kendala-kendala yang menghambat kegiatan reses DPRD Indragiri Hulu Daerah Pemilihan I (satu) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 143 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indargiri Hulu. Hasil penelitian ini yaitu bahwasannya kegiatan reses yang dilakukan oleh DPRD Indragiri Hulu khususnya daerah pemilihan satu belum efektif karena dalam Peraturan Daerah Nomor 143 Tahun 2020 pasal 184 ayat 1 dan 2 dan pasal 188 belum terlaksana dengan baik dan sesuai harapan hal ini dipengaruhi oleh jumlah aspirasi yang masuk dalam setiap pertemuan anggota DPRD dan masyarakat saat kegiatan reses di lapangan kurang banyak serta banyak aspirasi yang tidak masuk kedalam rencana anggaran pembangunan dan belanja daerah (RAPBD) sehingga hanya sedikit aspirasi yang dapat diwujudkan. Adapun faktor penghambat kegiatan Reses menjadi tidak efektif karena Masih adanya anggota DPRD Daerah Pemilihan I (satu) yang tidak melaksanakan kegiatan reses, Anggran realisasi pokok-pokok pikiran (POKIR) reses yang terbatas, Adanya sebagian aspirasi masyarakat yang tidak bisa diwujudkan karena tidak adanya Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang, Skala prioritas dan kurangnya daya juang anggota DPRD dalam mewujudkan aspirasi masyarakat.

Actions (login required)

View Item