Search for collections on Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository

PENGAWASAN KELAIKAN AWAK KAPAL UNTUK PELAYANAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN KEMPANG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 104 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN DI KECAMATAN TEBING TINGGI

FAROUQ AL-FARABI, - (2022) PENGAWASAN KELAIKAN AWAK KAPAL UNTUK PELAYANAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN KEMPANG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 104 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN DI KECAMATAN TEBING TINGGI. Skripsi thesis, FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM.

[img] Text (BAB IV)
PEMBAHASAN.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (319kB)
[img]
Preview
Text
GABUNGAN TANPA BAB IV.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Awak kapal sebagaimana yang telah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan diatas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas diatas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil. Fungsi awak kapal dalam hal ini dinilai sangat penting mengingat pekerjaannya yang sangat mengandalkan skill ataupun pengalaman yang mumpuni, maka dari itu, hendaknya Awak Kapal yang dipekerjakan pun juga harus memenuhi kriteria, sehingga keselamatan penumpang angkutan penyeberangan Kapal Kempang pun bisa terjamin. Tidak hanya itu saja, awak kapal juga harus meningkatkan kedisiplinan serta keprofesionalitasan dalam menjalankan tugasnya. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui mengenai bagaimana mekanisme pengawasan kelaikan awak kapal Kempang serta mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan kelaikan awak kapal Kempang. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum (Hukum Tata Negara), utamanya yang berkaitan dengan masalah pengawasan kelaikan awak kapal untuk pelayanan angkutan penyeberangan Kempang berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan di Kecamatan Tebing Tinggi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis dengan metode pendekatan efektivitas hukum. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampel non-probability sampling dengan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangaan tertentu. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Data dianalisa menggunakan analisis kualitatif yakni tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Mengenai hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Kabupaten Kepulauan Meranti cenderung kurang baik, hal ini dapat dilihat dari hasil yang ditunjukkan pada bagian pembahasan dan Hasil penelitian bahwasanya kualitas pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kabupaten Kepulauan Meranti (KSOP) pada setiap Unsur yang seharusnya wajib dipenuhi oleh setiap awak Kapal Kempang cenderung tidak serius, tidak tegas, serta tidak berjalan sebagaimana semestinya sehingga dalam hal ini perlu diselesaikan oleh lembaga yang berwenang, yakni oleh pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kabupaten Kepulauan Meranti (KSOP). Kata Kunci: Pengawasan, Kempang, Kantor Kesyahbandaran, dam Otoritas Pelabuhan

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 000 Karya Umum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: fasih -
Date Deposited: 17 May 2022 04:34
Last Modified: 17 May 2022 04:34
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/59988

Actions (login required)

View Item View Item