Muhammad Hifzil, Hifzil (2022) PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN MENURUT TINJAUAN FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (578kB)
Preview	Text (SKRIPSI GABUNGAN) SKRIPSI GABUNGAN.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi karena korupsi adalah salah satu permasalahan yang menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia saat ini, hal ini dirasa perlunya Pendidikan Anti Korupsi pada satuan pendidikan untuk dapat mengatasi persoalan korupsi sejak dini agar nantinya re-generasi bangsa memahami bahwa korupsi adalah perbuatan tercela yang bukan hanya merugikan diri sendiri tapi juga orang lain. Oleh karena itu penulis memilih penelitian dengan judul Pelaksanaan peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 49 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan menurut tinjauan fiqih siyasah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan di kecamatan Reteh, dan mengetahui apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Indragiri Indragiri Hilir Nomor 49 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan di Kecamatan Reteh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam penelitian kualitatif ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi non partisipasif, wawancara semiterstuktur dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan di Kecamatan Reteh mengacu pada Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 49 Tahun 2019, yang dimana penanaman nilai-nilai anti korupsi lebih di integrasikan pada mata pelajaran yang sudah ada seperti Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Agama Islam. Selanjutnya yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan di Kecamatan Reteh adalah adanya sosialisasi dan pelatihan anti korupsi yang pernah dilakukan oleh Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Reteh bersama Kejaksaan Negeri Tembilahan yang dibantu oleh Aparat Penegak Hukum Sektor Kecamatan, serta adanya regulasi yang jelas terkait pelaksanaan pendidikan anti korupsi. Kemudian terkait dengan faktor penghambat dalam Pelaksanaan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan di Kecamatan Reteh adalah minimnya pengetahuan pihak satuan pendidikan yang dalam hal ini sekolah menengah pertama yang ada di Kecamatan Reteh terkait Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 49 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan anti korupsi karena sosialisasi yang dilakukan tidak berjenjang dan berkelanjutan, dan tidak adanya aturan khusus mengenai turunan dari peraturan bupati yang seharusnya di buat dan dikeluarkan oleh Koordinator Wilayah Pendidika Kecamatan sebagai lembaga pengawas pendidikan di Kecamatan, serta minimnya sarana prasarana serta tenaga pendidik yang memahami matari korupsi secara spesifik. Dan dalam Tinjauan fiqih siyasah yaitu berkaitan dengan kajian siyasah dusturiyah atau Siyasah Tanfidziyyah Syar‟iyyah (Politik pelaksanaan Perundang-Undangan). Yang dimana dalam praktek pelaksanaanya masih belum terlaksana secara maksimal, karena masih adanya beberapa faktor penghambat sehingga dapat menggangu dalam proses pelaksanaan. .

Actions (login required)

View Item