Search for collections on Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository

PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI MENGENAI PEMBANGUNAN DI DESA KEBUN TANJUNG MEDAN KABUPATEN ROKAN HILIR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019

M Raja Ardiansyah, - (2022) PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI MENGENAI PEMBANGUNAN DI DESA KEBUN TANJUNG MEDAN KABUPATEN ROKAN HILIR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

[img]
Preview
Text
GABUNGAN TANPA BAB IV.pdf

Download (2MB) | Preview
[img] Text (BAB IV)
PEMBAHASAN.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (423kB)

Abstract

ABSTRAK M Raja Ardiansyah : PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI MENGENAI PEMBANGUNAN DI DESA KEBUN TANJUNG MEDAN KABUPATEN ROKAN HILIR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019 Pemerintah Daerah memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengekspresikan dirinya menuju arah berkembang melalui pemberdayaan masyarakat daerah itu sendiri. Pemberian otonomi daerah seluas luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah dalam mengelola serta memanfaatkan sumber daya alam secara efektif, agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan. Dukungan yang dilakukan oleh pemerintah pusat serta daerah untuk mewujudkan terjalannya otonomi daerah yang baik dilakukan dalam bentuk dana yang telah tersedia di masing-masing desa dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Masih terdapat pembangunan secara tersembunyi dan tidak diumumkan secara terbuka, sehingga banyak masyarakat yang kurang mengetahui program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Perlunya keterbukaan dalam pelaksanaan pembangunan desa, sudah seharusnya pemerintah desa melaksanan sistem informasi yang dapat diketahui dan diakses oleh masyarakat desa. Hal ini diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis empiris, sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Populasi dan Sampel Penelitian ini Kepala Desa Kebun Tanjung Medan 1 orang, Sekretaris Desa 1 orang, staf kantor desa 3 orang, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 5 orang dan masyarakat desa sebanyak 30 orang. Teknik pengambilan sampel penelitian ini adalah purposive sampling. Jenis data penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sistem informasi mengenai pembangunan di Desa Kebun Tanjung Medan berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dan untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh pemerintah Desa Kebun Tanjung Medan dalam pelaksanaan sistem informasi mengenai pembangunan desa. Pelaksanaan Sistem Informasi Mengenai Pembangunan Di Desa Kebun Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 belum terlaksana secara maksimal dikarenakan hambatan yang Dialami oleh Pemerintah Desa Kebun Tanjung Medan dalam Pelaksanaan Sistem Informasi Mengenai Pembangunan Desa. Adapaun faktor penghambatnya adalah Kurangnya sarana dan prasarana, jaringan internet yang belum memadai dan Belum tersedianya tenaga ahli.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 000 Karya Umum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: fasih -
Date Deposited: 01 Apr 2022 04:20
Last Modified: 01 Apr 2022 04:20
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/59672

Actions (login required)

View Item View Item