CHAIRUL HASANI, CH (2022) KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Analisis Terhadap Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Thesis thesis, UIN Suska Riau.

Preview	Text BAB I,II,III, V Khairul Chasani.pdf Download (4MB) | Preview
Preview	Text BAB IV.pdf Download (569kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Karena itu, pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kekerasan seksual dalam rumah tangga perspektif undang undang dan tinjauan maqashid syariah terhadap undang-undang tersebut. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan UndangUndang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sumber datanya adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mencari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan selanjutnya dicatat sebagai proses pembuatan, kemudian dianalisis sesuai kebutuhan. Teknik analisa data penelitian ini adalah metode conten analisis atau analisis isi dengan teknik deduktif dan induktif. Hasil penelitian adalah bahwa Pemaksaan hubungan seksual bagi pasangan suami istri pada undang undang nomor 23 tahun 2004 secara tersirat merupakan perbuatan KDRT. Argumen penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada undang-undang nomor 23 tahun 2004 adalah asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender dan perlindungan korban. Undang-undang tersebut antara lain mengatur hak-hak korban yang meliputi hak perlindungan, hak pelayanan kesehatan, hak pendampingan, hak pelayanan bimbingan rohani, ancaman pidana minimun dan lain-lain, yang sebelumnya tidak diatur dalam hukum pidana materiil maupun formil yang berlaku selama ini. Tujuan pembentukan undangundang ini, bahwa pemerintah berkeinginan memeberikan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan kepada warga negaranya dan pemerintah menegaskan bahwa kekeran dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia serta kejahatan bagi martabat manusia. Hak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari ketakutan adalah salah satu bentuk dari hak asasi individual yang melekat pada pribadi manusia. Sedangkan kebijakan untuk melakukan perlindungan kepada perempuan menunjukkan bahwa peraturan tersebut dipengaruhi faham feminisme. Tinjauan maqashid terhadap undang-undang nomor 23 tahun 2004 dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, suami dan istri harus saling memahami keadaan pasangannya. Kedua, musyawarah dan komunikasi. Ketiga, suami atau istri harus saling bijak dalam menyikapi kebutuhan seks pasangannya karena merupakan salah satu tujuan pernikahan.

Actions (login required)

View Item