HENDRI, - (2022) Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Menurut Fiqih Siyasah. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN BAB I-III & V.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (380kB)

Abstract

ABSTRAK Hendri (2021) : Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Menurut Fiqih Siyasah Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan sosial yang di berikan bantuan uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan syarat dapat memenuhi kewajiban terkait pendidikan dan kesehatan. Tujuan dari PKH, untuk mengurangi beban rumah tangga sangat miskin (RTSM) dan diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari kemiskinan. . Dari batasan masalah di atas maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan penyaluran bantuan program keluarga harapan di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara kabupaten Rokan Hulu? 2. Bagaimana menurut Fiqih Siyasah terhadap pelaksanaan pemerintah dalam membantu masyarakat kurang mampu di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu ?. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di Desa Mahato Kabupaten Rokan Hulu. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, Permasalahan dalam program keluarga harapan (PKH) di Desa Mahato mengenai kevalidan data kelayakan peserta penerimaan PKH, Banyak masyarakat yang memepersoalkan peserta yang dinilai masuk dalam kriteria penerimaan bantuan PKH namun tidak terdata dalam peserta penerimaan bantuan PKH artinya ialah pendataan program ini belum tepat sasaran dikarenakan adanya permasalahan nepotisme yaitu perangkat desa yang lebih mengutamakan keluarganya untuk mendapatkan bantuan PKH, meskipun dalam kriteria penerima bantuan PKH, keluarga tersebut tidak pantas untuk mendapatkan dana bantuan. Sudah ada ketentuan hukuman pidana bagi pihak yang memanipulasi data penerima PKH. Hal itu diatur dalam pasal 43 undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Disebutkan bahwa setiap orang yang memasukkan data verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3), di pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 50 juta. Dari hasil pembahasan dapat kita simpulkan bahwa faktor pendukung dari program keluarag harapan di Desa mahato adalah adanya bantuan dari pihak desa dan juga kerja sama yang cukup baik. Penghamabat dari program ini adalah kurang adanya sosialisasi yang lebih luas oleh pihak desa dan juga tidal adanya pendampingan yang cukup bagi masyarakat yang kurang paham dengan alur administrasi program ini. Dalam program ini menurit fiqh siyasah masih adanya kekurangan karena belum memenuhi adari asas hak pemenuhan masyarakat dan penerapan dari program ini. Kata Kunci : Pelaksanaan, PKH, Fiqih Siyasah

Actions (login required)

View Item