RAHAYU AHMAYUDI, - (2022) "IZIN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DI DESA SIPUNGGUK KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (359kB)
Preview	Text GABUNGAN KECUALI BABA IV.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

RAHAYU AHMAYUDI NIM.11427104076 Penelitian ini berjudul: "IZIN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DI DESA SIPUNGGUK KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR". Penjualan BBM bensin eceran bersubsidi di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, yang tidak mengindahkan atau melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Sebagaimana hasil observasi penulis di lapangan bahwa, di Desa Sipungguk terdapat beberapa warung atau tempat penjualan BBM eceran yang tidak memiliki izin resmi dari Pertamina. Hal ini jelas membawa dampak bagi kerugian negara, serta juga dapat membahayakan masyarakat disekitarnya, karena tidak memiliki standar pengamanan yang jelas sebagai tempat penjualan BBM. Dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek penjualan bensin eceran yang tidak mempunyai izin di Desa Sipungguk Kecamatan Salo, serta apa hambatan yang dihadapi dalam praktek penjualan bensin eceran yang tidak mempunyai izin di Desa Sipungguk Kecamatan Salo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek penjualan bensin eceran yang tidak mempunyai izin di Desa Sipungguk Kecamatan Salo, serta untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam praktek penjualan bensin eceran yang tidak memiliki izin di Desa Sipungguk Kecamatan Salo. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat. Dalam hal ini tentunya pihak-pihak yang berhubungan dengan penjual bensin eceran yang tidak mempunyai izin. Sedangan dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah bersifat deskriptif, artinya memberikan gambaran yang jelas mengenai penjual bensin eceran yang tidak mempunyai izin. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, penjualan minyak bensin ecerah di Desa Sipungguk tidak memiliki izin dari Pertamina, karena mereka yang menjual minyak bensin eceran tersebut membeli pada SPBU terdekat dengan menggunakan jirigen, kemudian minyak bensin tersebut dimasukkan dalam botol botol aqua ukuran besar, yang dijual dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu) yang mana ukurannya tidak sampai 1 (satu) liter. Hal ini memang penjual mendapatkan keuntungan yang cukup besar, dan dapat merugikan pembeli atau konsumen, dan telah melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yakni, "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun"

Actions (login required)

View Item