SUBAMBANG ISA AMSARI, SI (2022) Implementasi Perma No. 1 Tahun 2015 Tentang Isbat Nikah Di Kabupaten Siak Tahun 2021. Thesis thesis, UIN Suska Riau.

Preview	Text TESIS BAB 1,2,3,5 SUBAMBANG ISA AMSARI.pdf Download (9MB) | Preview
Preview	Text BAB IV TESIS SUBAMBANG ISA AMSARI.pdf Download (667kB) | Preview

Abstract

Munculnya Perma No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah. Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran berdampak pada kemudahan dalam proses istbat nikah di masyarakat. Peraturan Mahkamah Agung ini, di satu sisi memberikan ruang terbuka bagi masyarakat untuk dengan mudah memperoleh pelayanan administrasi, namun di sisi lain proses istbat nikah ini terus dilanjutkan dan diterapkan bagi mereka yang menikah pasca tahun 1975. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengetahui; Implementasi Perma No 1 Tahun 2015 di Kabupaten Siak; Pengaruh implemntasi terhadap eksistensi KUA di Kabupaten Siak; dan Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Perma No 1 Tahun 2015 tehadap peningkatan Itsbat Nikah di Kabupaten Siak. Data diperoleh melalui; Pertama adalah Wawancara, cara ini dilakukan terhadap KUA, PPN, dan orang yang melaksanakan itsbat nikah. Kedua, dokumentasi. Setelah memperoleh data, kemudian di analisis dengan model Miles dan Huberman. Dalam model ini aktifitas analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus-menerus sampai dirasa cukup. Aktifitas analisis data model ini antara lain, reduksi data (data reduction), display data dan gambaran konklusi atau verifikasi (conclusion drawing/verification). Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, peraturan Itsbat Nikah terpadu sebagaimana di atur dalam Perma No 1 Tahun 2015 dilaksanakan oleh Kabupaten Siak sebagaimana mekanisme pelaksanaan sidang itsbat terpadu, yaitu sesuai dengan aturan hukum tetap dalam Perma No 1 Tahun 2015 Pasal 11 ayat (9); Kedua, Pasca penerapan Perma Nomor 1 tahun 2015, membuka peluang bagi masyarakat untuk melaksanakan pernikahan dilaksanakan di luar KUA, hal ini menunjukkan semakin menurunnya eksistensi KUA di Kabupaten Siak sebagai lembaga pelaksana dan pencatatan pernikahan; dan Ketiga, Penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2015 ini, juga berdampak pada tingginya masyarakat untuk melakukan itsbat nikah. Hal ini, di dukung pula oleh beberapa factor Pertama, Kelalaian masyarakat itu sendiri tidak mencatatkan perkawinannya pada instansi yang berwenang, dalam hal ini adalah KUA Setempat; Kedua, Biaya yang tinggi sehingga masyarakat enggan untuk mencatatkan perkawinannya itu, dan Ketiga, Adanya suatu perkawinan yang tidak normal (masalah adat) misalnya kawin lari dari keluarga, kawin paksa oleh pihak keluarga ataupun dalam keadaan telah hamil.

Actions (login required)

View Item