MELLY AMELIA PUTRI, - (2022) PELAKSANAAN TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEWUJUDKAN ASPIRASI MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA DELUK KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM.

	Text (BAB IV) PEMBAHASAN BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (322kB)
Preview	Text SKRIPSI MELLY KECUALI BAB IV.pdf Download (8MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Melly Amelia Putri, (2022) : Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Aspirasi Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Deluk Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan Desa yang dipilih secara demokratis. Disebut Badan ‘Permusyawaratan’ Desa dikarenakan memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat kebersamaan antara masyarakat Desa dengan unsur pemerintahan Desa. Fenomena yang terlihat bahwa masyarakat Desa Deluk tidak mengetahui bagaimana cara menyampaikan aspirasi dan sebagian lain ada yang menyampaikan namun tak kunjung mendapat respon dari BPD Deluk. Berdasarkan fenomena yang telah disebutkan, maka dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas Badan Permusyawaraan Desa Deluk Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dan apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang melakukan identifikasi hukum dan meneliti bagaimana efektivitas suatu hukum yang berlaku di masyarakat. Adapun populasi dan sampel yang diteliti adalah Ketua BPD Deluk, Anggota BPD Deluk, dan masyarakat Desa. Oleh karena itu pengambilan sampel masyarakat dilakukan teknik purposive sampling yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu berdasarkan ciri-ciri tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tugas Badan Permusyawaratan Desa Deluk dalam mewujudkan aspirasi masyarakat belum maksimal dalam pelaksanaannya seperti: (i) BPD tidak melakukan kunjungan ke masyarakat; (ii)Belum maksimalnya menampung aspirasi masyarakat; (iii) belum maksimalnya mengelola aspirasi karena tidak ada buku data aspirasi masyarakat; (iv) Belum maksimalnya menyalurkan aspirasi masyarakat. Adapun faktor penghambat terlaksananya tugas Badan Permusyawaratan Desa Deluk ialah karena: (i) kurangnya koordinasi antara BPD dan Kepala Desa; (ii) BPD kurang memahami tahapan penyerapan aspirasi masyarakat; (iii) masyarakat kurang mengetahui pentingnya menyampaikan aspirasi; (iv) pemahaman bahwa masyarakat memiliki hak menyampaikan aspirasi tidak merata.

Actions (login required)

View Item