MUHAMAD IBNURROHIM, - (2021) IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 117 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK DI KECAMATAN TUAH MADANI DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (720kB)
Preview	Text SKRIPSI MUHAMAD IBNURROHIM.pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Muhamad Ibnurrohim : (Tahun 2021) IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 117 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK DI KECAMATAN TUAH MADANI DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH. Sebagai salah satu kebutuhan masyarakat transportasi berperan penting dalam kemajuan dalam sistem perekonomian. Masyarakat Kota Pekanbaru atau masyarakat yang ingin melakukan perjalanan di dalam maupun ke luar Kota Pekanbaru terkhusus yang menggunakan jasa angkutan umum dengan menggunakan kendaraan pribadi, seringkali menggunakan jasa angkutan umum yang tidak memiliki izin trayek atau sering disebut travel ilegal. Yang mana, penyedia jasa angkutan umum tersebut tidak mempunyai legalitas secara hukum untuk beroperasi, yang bisa mengakibatkan apabila terjadi sesuatu terhadap penyedia jasa dan/atau pengguna jasa, maka tidak adanya jaminan atas keselamatan diantara kedua belah pihak yang mengikat, sehingga bisa mengakibatkan tidak terjaminnnya keselamatan bagi pengguna jasa angkutan umum ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa permasalahan yakni bagaimana implementasi dan bagaimana tinjauan fiqih siyasah tentang Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM 117 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek di Kecamatan Tuah Madani. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau. Adapun metode penggumpulan data dipenelitian ini adalah melalui observasi, dan wawancara sebagai data primer yang dihimpun dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Sedangkan data sekunder diambil dari buku-buku, dan dokumentasi yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti, setelah data tersebut diperoleh, lalu dianalisa dengan deskriptif analitik. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis memperoleh jawaban bahwasanya terkait implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM 117 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek di Kecamatan Tuah Madani yang ditinjau dari Fiqih Siyasah. Penulis menemukan masih kurangnya pengawasan, ketertiban serta kedisiplinan terhadap jasa angkutan umum. Jika dihubungkan dengan kaidah fiqih siyasah, maka sangat berhubungan dengan salah satu kaidah yang artinya “apa yang tidak dapat dilaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya”.

Actions (login required)

View Item