M. ASYRAF PRATAMA, - (2022) FUNGSI PENGAWASAN BADAN MUSYAWARAH (BAMUS) DI NAGARI MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG BADAN MUSYAWARAH DI NAGARI GUGUAK TINGGI TABEK SAROJO KECAMATAN IV KOTO KABUPATEN AGAM. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari adalah lembaga yang melaksakan fungsi pemerintahan Nagari yang anggotanya merupakan wakil Masyarakat nagari berdasarkan keterwakilan jorong dan ditetapkan secara demokratis dan juga sebagai mitra kerja dari wali nagari dalam menjalankan pemerintah Nagari. Fungsi dari Bamus yaitu membuat Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, lembaga penampung dan penyalur aspirasi masyarakat Nagari, serta lembaga yang melakukan pengawasan terhadap kinerja Wali Nagari. Fenomena yang terjadi bahwa Badan Musyawarah Nagari Guguak Tabek Sarojo kurang optimal dalam menjalankan Fungsi Pengawasannya. Pelaksanaan fungsi Pengawasan Badan Musyawarah Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam No 5 Tahun 2019 tentang Badan Musyawarah Nagari di Nagari Guguak Tabek Sarojo belum berjalan secara optimal. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi Pengawasan Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari di Nagari Guguak Tabek Sarojo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam serta bagaimana hambatan Badan Musyawarah Nagari dalam melaksanakan fungsinya. Secara teoritis manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan mamfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan memberi gambaran tentang Fungsi Pengawasan Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari di Nagari Guguak Tabek Sarojo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam . Penelitian terhadap pelaksanaan efektifitas hukum ini menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum, melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat atau sinkronisasi antara hukum dengan masyarakat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Musyawarah Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Musyawarah Nagari di Nagari Guguak Tabek Sarojo yang tidak terlaksana diantaranya; (i) Badan Musyawarah Nagari tidak ikut menyepakati Peraturan Nagari bersama walinagari; (ii) Badan Musyawarah Nagari tidak menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari; (iii) Badan Musyawarah Nagari tidak mengawasi kinerja walinagari. Faktor penghambatnya adalah (i) pola komunikasi yang kurang berjalan; (ii) kurangnya pemahaman anggota Badan Musyawarah Nagari dalam menjalankan fungsinya; (iii) masyarakat kurang memahami fungsi Badan Musyawarah Nagari.

Actions (login required)

View Item