MUHAMAD ZIRONI, - (2021) PELAKSANAAN TUGAS LEMBAGA PEMBERDAYAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DENGAN SWADAYA GOTONG ROYONG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 18 TAHUN 2018 DI KEPENGHULUAN TELUK PIYAI PESISIR KECAMATAN KUBU. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BABIV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (681kB)
Preview	Text Skripsi Muhamad Zironi Revisi.pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Muhamad Zironi : Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayan Masyarakat Dalam Pembangunan Dengan Swadaya Gotong Royong Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Pembangunan pedesaan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan tidak dapat berjalan begitu saja tanpa didukung oleh partisipasi masyarakat. Di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir pelaksanaan pembagunan pedesaan dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan cara gotong royong berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana konsep pembangunan swadaya gotong royong yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018, Bagaimana tugas pembangunan dengan swadaya gotong royong oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu, Serta apa faktor penghambat pelaksanaan tugas Lembaga pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan dengan swadaya gotong royong di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang di perlukan. Data Primer yang di dapat dari aparat pemerintahan desa dan tokoh masyarakat. Data Sekunder di dapat dari buku-buku, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Konsep pembangunan dengan swadaya dan gotong royong yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat terdapat di dalam Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018. Kemudian pelaksanaan pembangunan dengan swadaya gotong royong oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu belum terlaksana dengan baik. Faktor penghambat pelaksanaan tugas lembaga pemberdayan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dengan swadaya gotong royong di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu adalah diantaranya; (i) kurangnya dukungan dari Pemerintah Desa; (ii) kurangnya partisipasi masyarakat; (iii) kurangnya lembaga pemberdayaan masyarakat melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pembangunan dengan swadaya gotong royong; dan (iv) operasional lembaga pemberdayaan masyarakat tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Actions (login required)

View Item