HENDRA LUKITA, HL (2021) ANALISIS TERHADAP PASAL 4 SAMPAI DENGAN PASAL 12 UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DITINJAU DARI PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH. Thesis thesis, UIN Suska Riau.

Preview	Text TESIS BAB IV lukita.pdf Download (869kB) | Preview
Preview	Text TESIS TANPA BAB IV lukita.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah disahkan oleh Presiden serta diundangkan pada tanggal 26 Nopember 2008, namun hingga saat ini efektivitas dan implementasinya susah dilaksanakan, hal ini terbukti dengan melihat masih banyaknya pertunjukan-pertunjukan yang mengesankan pornografi di masyarakat yang tidak ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Larangan terhadap berbagai bentuk pornografi terdapat pada pasal 4 sampai dengan pasal 12, namun larangan-larangan itu dinilai tidak memiliki konsep yang jelas padahal larangan pornografi sesuai dengan hukum Islam tentang perintah menutup aurat, larangan mendekati zina, dan perintah untuk menundukkan pandangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pornografi menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008, dan mengetahui pandangan maqashid syari‟ah terhadap larangan pornografi pada pasal 4 sampai dengan pasal 12. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), sumber primer dalam penelitian ini diperoleh dari Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Adapun sumber skunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan informasi lainnya yang memiliki relevansi dengan ruang lingkup pembahasan. Berdasarkan Hasil dan Pembahasan dalam Tesis ini, pornografi menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 adalah gambar, tulisan, atau perbuatan yang yang menyangkut masalah seksualitas dan ketelanjangan yang malanggar norma kesusilaan dimasyarakat, bentuk-bentuk pornografi terdiri dari: pornografi dalam bentuk gambar atau tulisan, pornografi dalam bentuk perbuatan, dan pornografi dalam bentuk komersil. Larangan pornografi dalam Undang-undang ini mencakup; larangan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, serta larangan melibatkan anak dalam pornografi, larangan-larangan tersebut sesuai dengan konsep maqashid syari‟ah. Dalam perspekti maqashid syari‟ah, larangan-larangan tersebut bersifat dharuriyah yang berkaitan dengan upaya memelihara eksistensi agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta karena dampak yang ditimbulkan sangat luas, mulai dari bisnis pornografi, kecanduan pornografi, pemerkosaan, aborsi, dan sebagainya.

Actions (login required)

View Item