RAHMAT FADHILAH, - (2021) EFEKTIVITAS PASAL 34 A PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 DALAM PEMBERIAN REMISI TERHADAP BEBAN NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN MAKANAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B RENGAT. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini berjudul " Efektivitas Pasal 34 A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Dalam Pemberian Remisi Terhadap Beban Negara Dalam Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat ". Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana syarat dan tata cara pemberian remisi bagi warga binaan pemasyarakatan di rumah tahanan negara kelas II B Rengat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan Bagaimana efektivitas pasal 34 A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dalam pemberian remisi narapidana extra ordinary crime terhadap beban negara dalam penyelenggaraan makanan bagi Warga binaan pemasyarakatan di rumah tahanan negara kelas II B Rengat.. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana syarat dan tata cara pemberian remisi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan extra ordinary crime di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, serta untuk mengetahui bagaimna efektivitas Pasal 34 A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dalam pemberian remisi narapidana extra ordinary crime terhadap beban negara dalam penyelenggaraan makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat. Jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yakni melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif. Syarat dan tata cara pemberian remisi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan extra ordinary crime di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bahwa narapidana extra ordinary crime yang ingin melakukan pengurusan remisi maka harus memiliki (JC) Justice Collaborator dari pihak penahanan (Kepolisian), apabila sudah maka Rumah Tahanan Negara akan melihat etika narapida tersebut, kemudian telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan, dan berprilaku baik. Maka kemudian barulah Narapida tersebut bisa melakukan pengurusan remisi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Efektivitas Pasal 34 A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dalam pemberian remisi narapidana extra ordinary crime terhadap beban negara dalam penyelenggaraan makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat belum efektif, karena tahanan yang seharusnya bebas dari penjara 2 atau 3 tahun lalu tetapi karena adanya Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaa Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam pemberian remisi tahanan dibebaskan dalam waktu yang lebih lama lagi sehingga hal ini akan membebankan Negara dalam penyelenggaraan makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat.

Actions (login required)

View Item