Search for collections on Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 1999 TENTANG NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME DITINJAU MENURUT SIYASAH DUSTURIYAH

SYELLADITA ROFITASARI, - (2021) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 1999 TENTANG NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME DITINJAU MENURUT SIYASAH DUSTURIYAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

[img] Text (BAB IV)
BAB IV.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (845kB)
[img]
Preview
Text
SKRIPSI SYELLADITA ROFITASARI.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini di latar belakangi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Negara yang Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme. yang mana dalam Undang- Undang ini terdapat pasal 4 yang menyatakan bahwa penelenggara negara wajib menyampaikan LHKPN.laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dilaporkan kepada KPK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah para penyelenggara tersebut telah melaksanakan tugasnya dalam melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Dan bagaimana perspektif Siyasah Dusturiah dalam membentuk penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme. adapun jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan Dilaksanakan dengan literatur kepustakaan, yang bersumberkan dari buku, jurnal, laporan dari hasil penelitian terdahulu. Adapun hasil dari penelitian penulis, tingkat kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan, dan para penyelenggara telah melaksanakan kewajibannya, meski masih ada sebagian penyelenggara negara yang belum melaporkan harta kekayaan mereka. Penelitian dalam kajian siyasah dusturiyah, pembentukan penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme telah sesuai dengan kaidah fiqiah yang berbunyi “ kebijakan pemimpin terhadap umatnya harus didasari dengan kemaslahatan”. Dalam hal ini undang-undang tresebut dibentuk untuk menciptakan penyelenggara negara yang bertanggung jawab dan tidak merugikan masyarakat dan negara. Kata kunci: LHKPN, Penyelenggara Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 340 Ilmu Hukum > 342.598 Hukum Konstitusi di Indonesia, Hukum Tata Negara Indonesia
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara (Siyasah)
Depositing User: fasih -
Date Deposited: 13 Aug 2021 09:17
Last Modified: 13 Aug 2021 09:29
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/54769

Actions (login required)

View Item View Item