Utami Auriza, - (2021) PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN BATU BERSURAT KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (689kB)
Preview	Text SKRIPSI UTAMI AURIZA.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Utami Auriza (2021): PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN BATU BERSURAT KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH Skripsi ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh pelaksanaan Program PKH di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Program PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2007. Adapun yang menjadi pokok permasalahan yakni, pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Batu bersurat kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di kelurahan Batu Bersurat kecamatan XIII Koto Kampar dan tinjauan fiqh siyasah terhadap peraturan menteri sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian sosiologis hukum dengan metode penelitian lapangan (field research) deskriptif kualitatif yang berlokasi di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi serta sumber data sekunder seperti buku-buku dan dan perundang-undangan yang terkait. Hasil penelitian ini adalah Pertama: Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Batu Bersurat sudah terlaksana namun masih belum maksimal dalam hal pendataan, komponen kesehatan serta adanya pemungutan biaya pada saat pengmbilan dana PKH. Hal ini terjadi karena masih ada masyarakat miskin yang belum terdaftar sebagai anggota penerima manfaat PKH. Kedua: faktor pendukung Internal: Pemerintah dan masyarakat berperan aktif dalam PKH, faktor penduung eksternal yaitu masyarakat lua ikut mendukungdalm program PKH Adapun faktor penghambat internal: pengawasan pemerintah yang kurang maksimal, kurangnya pemahaman anggota PKH tentang dana PKH, serta sumber daya pendamping yang kurang. Faktor penghambat ekternal yaitu informasi yang diberikan bersifat mendadak. Tinjauan fiqh siyasah Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) masih kurang sejalan dengan fiqh siyasah tentang kesejahteraan umat, yaitu belum tepat sasaran dan kurangnya pengawasan Pemerintah terhadap rakyatnya. Kata Kunci : Pelaksanaan, Program Keluarga Harapan, Peraturan Menteri Sosial

Actions (login required)

View Item