EMEL SALIM, - (2021) PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH ULAYAT ANTARA MASYARAKAT DESA PULAU BIRANDANG DENGAN PT.SURYA PALMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 1999 DI DESA PULAU BIRANDANG KECAMATAN KAMPAR. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB IV.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Emel Salim (2020): Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Antara Masyarakat Desa Pulau Birandang Dengan PT.Surya Palma Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1999 Di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar. Penelitian dilatar belakangi oleh Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Antara Masyarakat Desa Pulau Birandang Dengan Pt.Surya Palma Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1999 Di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar.. Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Antara Masyarakat Desa Pulau Birandang Dengan PT.Surya Palma Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1999 Di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar.dan apa Faktor terjadinya sengketa tanah antara masyarakat Desa Pulau Birandang dengan PT.Surya Palma. Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis sosiologis. Populasi dalam penelitian ini adalah Direktur PT.Surya Palma 1 orang, Kepala Desa Pulau Birandang 1 orang, kepala suku 1 orang,tokoh masyarakat 5 orang dan Badan Pertanahan Nasional 1 orang. dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian bahwa Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Antara Masyarakat Desa Pulau Birandang Dengan Pt.Surya Palma Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1999 Di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar belum terlaksana dengan sempurna dan belum ada hasil yang di dapat oleh pihak tanah ulayat masyarakat Desa Pulau Birandang. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor penyebab yaitu perubahan Pola Pemikiran atau penguasaan atas tanah adat dan adanya perbedaan persepsi mengenai status tanah adat antara pemerintah dan masyarakat adat. Dalam penelitian ini yaitu kurangnya peran pemerintah daerah dalam hal menyelesaikan sengkata tanah ulayat sehingga permasalahan tersebut tidak terselesaikan.

Actions (login required)

View Item