Vilia Lamdesta, - (2021) PENGAWASAN BADAN MUSYAWARAH NAGARI (BAMUS) DALAM PEMERINTAH NAGARI DI NAGARI TAEH BUKIK KECAMATAN PAYAKUMBUH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 1 TAHUN 2018. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (5MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Vilia Lamdesta (2021) : Pengawasan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) dalam Pemerintah Nagari di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana Pengawasan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, dan apa kendala dalam melaksanakan pengawasan yang dihadapi oleh Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian Hukum sosiologis yaitu dengan cara melakukan survey langsung ke lapangan. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumbar data sekunder. Sumber data primer yaitu, Ketua Bamus, Wali Nagari Taeh Bukik, dan tokoh masyarakat Nagari Taeh Bukik. Sedangkan sumber data sekunder dari penelitian ini terdiri dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, dan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku sebagai sebagai pelengkap bahan hukum primer. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Setelah data tersebut diperoleh selanjutnya data tersebut dianalisa menggunakan analisa kualitatif. Dari penelitian yang penulis lakukan ditemukan bahwa, Pengawasan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) dalam Pemerintah Nagari di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota belum berjalan sesuai perturan yang dibuat secara maksimal, dan masih terdapat kekurangan yang harus dibenahi oleh anggota BAMUS dan Pemerintahan Nagari. Kendala yang dihadapi oleh BAMUS Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menjalankan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yaitu, Masih rendahnya sumber daya manusia dari anggota BAMUS Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara Ketua BAMUS dengan anggotanya, dimana hal ini disebabkan oleh kesibukan mereka masing-masing. Kata Kunci : Pengawasan, Pemerintah Nagari, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018

Actions (login required)

View Item