NIKAH SIRRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DITINJAU DARI AL-MAQASHID AL-SYARI’AH

Hamizar, (2014) NIKAH SIRRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DITINJAU DARI AL-MAQASHID AL-SYARI’AH. Thesis thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau.

[img]
Preview
Text
FM.pdf

Download (518kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (83kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (191kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (107kB) | Preview
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (205kB)
[img]
Preview
Text
BAB V.pdf

Download (23kB) | Preview
[img]
Preview
Text
EM.pdf

Download (39kB) | Preview

Abstract

Tesis ini berjudul: ”NIKAH SIRRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DITINJAU DARI AL-MAQASHID AL-SYARI’AH.” Rumusan masalah : (1) Bagaimana pandangan Hukum Positif di Indonesia tentang nikah sirri ? dan (2) Bagaimana tinjauan al-Maqashid al-Syari’ah tentang nikah sirri dalam pandangan Hukum Positif di Indonesia ? Penelitian ini termasuk dalam jenis jenis penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (library research), karena data yang diteliti berupa naskah-naskah, buku-buku atau majalah-majalah yang bersumber dari khazanah kepustakaan. Hasil Penelitian : Nikah sirri atau nikah ‘urfi (adat) dan identik dengan nikah bawah tangan, dalam pandangan hukum Positif di Indonesia, adalah pernikahan yang illegal/tidak sah. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPer (Burgerlijk Wetboek), istilah nikah sirri tidak ditemukan dan dipahami sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama dan atau adat istiadat, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak ramai dan tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1) dan (2), Pasal 4, Pasal 5 Ayat (1) dan (2), Pasal 6 Ayat (1) dan (2); Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975; Pasal 2 Ayat (1) dan (2); KHI;Pasal 5, Pasal 6 Ayat (2) dan Pasal 7 Ayat (1). Sesuai perkembangan zaman dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, pemerintah Indonesia mengatur pencatatan perkawinan melalui perundang-undangan bertujuan mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, suami isteri akan memiliki akta nikah sebagai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah dilakukan. Apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka suami/isteri dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan dan memperoleh hak masing-masing. Pernikahan sirri yang tidak dicatatkan memberikan dampak negatif, baik kepada isteri, suami dan anak, tidak sesuai dengan "al-Maqashid al Syar’iyah”, karena ada beberapa tujuan syari'ah yang dihilangkan: (1)Perkawinan itu harus diumumkan/diketahui khalayak ramai, (2) Adanya perIindungan hak untuk wanita, (3) Untuk kemaslahatan manusia, (4) Harus mendapat izin dari istri pertama. Meskipun pencatatan bukan termasuk dalam rukun dan syarat sahnya akad nikah, tetapi dimaksudkan sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan peristiwa pernikahan telah terjadi. Dengan melihat kepada kompleksitas di zaman sekarang, nikah sirri dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah karena membawa dampak negatif dan tidak tercapainya al-Maqashid al-Syari’ah yaitu dalam rangka memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta benda. Apabila terancam kemaslahatan untuk memelihara salah satu yang lima itu karena akibat nikah sirri, maka secara tak langsung telah bertentangan dengan tujuan syari’at dan dapat dianggap tidak sah menurut hukum positif.

Item Type: Thesis (Thesis)
Subjects: 200 Agama > 290 Agama Selain Kristen > 297 Islam > 297.5 Etika Islam, Praktik Keagamaan > 297.577 Perkawinan Menurut Islam, Pernikahan Menurut Islam, Munakahat
Divisions: Program Pascasarjana > S2
Depositing User: Feni Marti Adhenova
Date Deposited: 11 Jun 2016 05:47
Last Modified: 11 Jun 2016 05:47
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/5365

Actions (login required)

View Item View Item