M.Ikhsan Nur Rahman, - (2021) Analisis Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Peran Bpd Dalam Membentuk Badan Usaha Milik Desa Di Desa Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text GABUNGAN TANPA BAB IV.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB IV) PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (347kB)

Abstract

ABSTRAK M.Ikhsan Nur Rahman (2021) Analisis Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Peran Bpd Dalam Membentuk Badan Usaha Milik Desa Di Desa Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurang berjalannya peran badan permusyawaratan desa dalam membahas rancangan peraturan desa tentang badan usaha milik desa di desa pematang benteng kecamatan batang peranap kabupaten indragiri hulu berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 110 tahun 2016 tentang badan permusyawaratan desa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Dan Apakah faktor penghambat pelaksanaan rancangan peraturan desa tentang badan usaha milik desa oleh badan permusyawaratan desa di desa pematang benteng kecamatan batang peranap kabupaten Indragiri hulu. Penelitian ini dilakukan di Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu metode dalam penelitian ini adalah hukum sosiologis dan sifat dalam penelitian ini adalah secara deskriptif dengan metode penelitian random sampling sumber datanya berasal dari data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, penyebaran angket, analisis data yang dilakukan adalah analisis data kualitatif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah peran badan permusyawaratan desa dalam membahas rancangan peraturan desa tentang badan usaha milik desa di desa pematang benteng kecamatan batang peranap kabupaten indragiri hulu berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 110 tahun 2016 tentang badan permusyawaratan desa belum berjalan dengan baik atau belum efektif karna beberapa factor penghambat yaitu sumber daya manusia, Pendidikan, sarana dan prasarana serta anggaran desa yang belum mencukupi untuk berjalannya peran badan permusyawaratan desa tersebut .

Actions (login required)

View Item