RIVAL ROYNALDI, - (2021) Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terdaftar Dari Sistem Deklaratif Menjadi Sistem Konstitutif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (495kB)
Preview	Text GABUNGAN TANPA BAB IV.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK RIVAL ROYNALDI (2021) : Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terdaftar Dari Sistem Deklaratif Menjadi Sistem Konstitutif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Sebelum perubahan terhadap undang-undang tentang merek dilakukan, maka prinsipnya pemegang merek dianggap sebagai pemilik merek, sehingga penggunaan merek milik orang lainpun dianggap sebagai pemilik merek. Artinya penegasan terhadap pemilik merek tersebut belum ditegaskan dalam undang-undang. Oleh karena itu dengan adanya perubahan terhadap undang-undang merek, maka sistemnya sudah mengalami perubahan dari sistem deklaratif, artinya sistem pendaftaran merek yang hanya menimbulkan dugaan adanya hak sebagai pemakai pertama pada merek bersangkutan. Sedangkan setelah dilakukan perubahan terhadap undang-undang merek tersebut, maka sistemnya menjadi konstitutif, artinya merek yang didaftar adalah yang memenuhi syarat dan sebagai yang pertama bukan dugaan, dalam hal ini tidak semua merek dapat didaftarkan. Dari permasalahan tersebut penulis tertarik mengkaji masalah ini dengan mengambil judul: “TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK TERDAFTAR DARI SISTEM DEKLARATIF MENJADI SISTEM KONSTITUTIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diteliti, adalah bagaimana tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar dari sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta apa faktor yang menyebabkan terjadinya penggunaan merek milik orang lain yang sudah terdaftar. Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar dari sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, serta faktor penyebab terjadinya penggunaan merek milik orang lain yang sudah terdaftar. Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar dari sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yakni perlindungan hukum terhadap merek terdaftar tidak bisa berdasarkan dugaan, tetapi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, dengan pengertian bahwa tidak semua pengguna merek tertentu dialah yang memiliki merek tersebut, tetapi yang dilindungi oleh hukum adalah merek yang terdaftar sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Faktor yang menyebabkan terjadinya penggunaan merek milik orang lain yang sudah terdaftar, antata lain adalah masih lemahnya pengawasan terhadap penggunaan merek, hal ini terlihat masih beredarnya merek-merek yang tidak jelas dipasaran, dan masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait dan pemerintah daerah setempat. Kemudian masih sulitnya untuk mengetahui penggunaan merek terdaftar oleh orang lain, karena merek yang berdar tersebut menggunakan merek-merek yang sudah terkenal. Serta penerapan sanksi yang belum tegas, dari pihak yang berwenang sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek.

Actions (login required)

View Item