Search for collections on Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository

PEMBERDAYAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KECAMATAN PANGKALAN KERINCI

ISNAN RASYIDI, - (2021) PEMBERDAYAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KECAMATAN PANGKALAN KERINCI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

[img]
Preview
Text
SKRIPSI GABUNG.pdf

Download (1MB) | Preview
[img] Text
HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (278kB)

Abstract

ABSTRAK Satuan Perlindungan Masyarakat atau disebut dengan Satlinmas merupakan Organisasi Aparatur Pemerintah Daerah yang bertugas menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat. Satlinmas sendiri berada dibawah pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja pertahun 2004 dimana tugas Satlinmas mejalankan Membantu Ketertiban Daerah yang berada pada naungan Satpol PP yang sesuai dengan asas otonomi daerah dimana keamanan daerah diselenggarakan sendiri sesuai dengan Rumah Tangga Daerahnya masing-masing. Penelitian ini berjudul “Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Kerinci”. Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam pengendalian dan operasi terhadap kasus yang menyebabkan terjadinya ketertiban masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kerinci Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 dan Apakah faktor penghambat untuk mendapatkan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kerinci Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014. Selanjutnya tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat dalam pengendalian dan operasi terhadap kasus kerusuhan atau kasus yang menyebabkan terjadinya ketertiban di Kecamatan Pangkalan Kerinci, serta mengetahui faktor penghambat untuk mendapatkan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Metode penelitian skripsi ini yaitu hukum sosiologis dengan melakukan penelitian dilapangan dengan mewawancarai yaitu Kepala Satpol PP, Kepala Bidang Linmas, Serta Anggota Linmas. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yang di tuangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis. Pengambilan sampel ini adalah Purposive Sampling dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu untuk mewakili. Hasil penelitian menunjukan pemberdayaan satuan perlindugan masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kerinci belum terlaksana dengan baik. Sedangkan faktor penghambat untuk mendapatkan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kerinci adalah kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014, terbatasnya penyelanggaraan anggaran dana kepada anggota Satlinmas, kurangnya pendidikan dan pelatihan kepada anggota Satlinmas. Kata Kunci : Pemberdayaan, Perlindungan, Masyarakat

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 340 Ilmu Hukum
000 Karya Umum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: fasih -
Date Deposited: 06 Aug 2021 06:44
Last Modified: 06 Aug 2021 06:44
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/53503

Actions (login required)

View Item View Item