Nata Hadi Susanto, - (2021) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PADA BADAN USAHA MILIK KAMPUNG DI DESA TELUK MASJID KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Skripsi ini membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah pada Badan Usaha Milik Kampung di Desa Teluk Masjid Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Badan Usaha Milik Kampung (BUMKamp) merupakan suatu lembaga keuangan yang tujuan utamanya ialah untuk memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan suatu usahanya, selain itu BUMKamp juga bisa mendirikan usaha-usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya tidak sedikit pengurus BUMKamp yang melakukan wanprestasi terhadap nasabah, hal ini tentu sangat merugikan nasabah sebagai konsumen dari lembaga keuangan tersebut. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap nasabah pada Badan Usaha Milik Kampung (BUMKamp) di Desa Teluk Masjid Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak serta upaya penyelesaian sengketa terhadap perlindungan hukum terhadap nasabah pada Badan Usaha Milik Kampung (BUMKamp) Desa Teluk Masjid Kecamatan Sungai Apit. Penelitian ini berlokasi di Desa Teluk Masjid Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan ialah pengamatan (observation) dan wawancara (interview). Perlindungan hukum terhadap nasabah pada BUMKamp di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum bagi nasabah/konsumen sektor jasa keuangan juga di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Peraturan mengenai BUMKamp sendiri di atur di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa. Namun keempat peraturan tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai perlindungan hukum bagi nasbah perlindungan hukum terhadap nasabah pada pengurus BUMKamp, sehingga tidak ada kejelasan mengenai perlindungan hukum tersebut.Penyelesaian sengketa perlindungan hukum terhadap nasabah pada pengurus BUMKamp kepada nasabah dapat diselesaikan dengan 2 (dua) cara yaitu secara kekeluargaan dengan menggunakan jalur mediasi, maupun dengan menggunakan jalur pengadilan tergantung kesepakatan para pihak.

Actions (login required)

View Item