HAFIZH BIL QISTHI, - (2021) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AGUNAN NASABAH DI KOPERASI HALAWA KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh wanprestasi yang dilakukan pihak nasabah yang tidak bisa membayar hutangnya dikarenakan usaha yang dijalankan nasabah mengalami kebangkrutan dan koperasi mengambil langkah untuk menjual agunan yang dijaminkan, akan tetapi pihak nasabah keberatan dengan cara itu dan merasa masih sanggup untuk melunasi sisa hutangnya jika diberi perpanjangan tempo pembayara, tetapi pihak koperasi bersikukuh dengan cara tersebut. Penelitian ini tidak hanya mencari penyelesaian permasalahan dari perjanjian kredit, tetapi juga bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap agunan nasabah dan juga hak-hak nasabah berdasarkan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dengan mengambil rumusan masalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap agunan nasabah di koperasi Halawa Kota Pekanbaru berdasarkan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap koperasi Halawa atas perjanjian kredit antara koperasi Halawa dengan nasabah koperasi Halawa. Penelitian adalah penelitian sosiologis hukum. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Data primer berasal dari pihak koperasi Halawa dan juga nasabah koperasi Halawa dan data sekunder diperoleh melalui literatur-literatur buku pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara umum undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjadi kekuatan bagi nasabah terhadap segala bentuk pelayanan jasa keuangan yang berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban nasabah, akan tetapi untuk perlindungan terhadap agunan nasabah baik di dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian maupun peraturan lain tidak menjelaskan secara rinci mengenai perlindungan terhadap agunan nasabah ini serta penyelesaian terhadap permasalahan oleh pihak koperasi baik penyelesaian secara non litigasi maupun litigasi dengan mengedepankan hak-hak dari nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Actions (login required)

View Item