IBRAHIM, - (2021) TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI JALUR ARBITRASE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Judul penelitian ini adalah: “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI JALUR ARBITRASE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA”. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Adanya kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada pihak ketiga (arbitrase) yang dituangkan dalam perjanjian. Bagaimana apabila salah satu pihak tidak mematuhi penyelesaian yang dilakukan melalui jalur arbitrase yang sudah disepakati. Dari hal di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dan apa akibat hukum apabila salah satu pihak tidak mengikuti putusan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan tinjauan yuridis tentang penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, serta akibat hukum apabila salah satu pihak tidak mengikuti putusan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang tinjauan yuridis tentang penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur arbitrase, serta akibat hukum apabila salah satu pihak tidak mengikuti putusan dalam penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, secara yuridis penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur arbitrase dapat diberlakukan, apabila mengikuti hal-hal, yakni kesepakatan kedua belah pihak bahwa sengketa diselesaikan secara arbitrase, arbiter yang ditunjuk memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus berdasarkan undang-undang, putusan dan pelaksanaan putusan arbitrase harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, serta ketentuan yang mengatur mengenai prosedur beracara sesuai dengan hukum acara perdata, sebagaimana yang diatur dalam HIR dan Rbg. Apabila proses tersebut tidak dilakukan menurut undang-undang, maka bisa batal demi hukum atau bisa dibatalkan. Apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Artinya pihak yang tidak mau melaksanakan putusan majelis arbitrase tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan putusan tersebut berdasarkan permohonan salah satu pihak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Actions (login required)

View Item