Irfan Syahputra, - (2021) Tinjauan Yuridis Terhadap Keberadaan Lembaga Perlindungan. Skripsi thesis, universitas islam negeri sultan syarif kasim riau.

Preview	Text SKRIPSI GABUNGAN IRFAN GABUNG.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB IV) HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (364kB)

Abstract

ABSTRAK Nama : Irfan Syahputra Jurusan : Ilmu Hukum Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Keberadaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat bertugas membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. Tidak jarang terjadi keluhan masyarakat tidak ditindaklanjuti oleh pengusaha atau perusahaan yang menyebabkan kerugian konsumen. Berdasarkan ketentuan di atas perlu dilihat apakah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dapat berjalan efektif dan sudah dapat menerima serta menyelesaikan keluhan-keluhan dari masyarakat yang berhubungan dengan perlindungan konsumen. Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang dilakukan berdasarkan teori dan pendapat ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, maka dapat diidentifikasikan bersifat diskriptif analitis, artinya dimana penelitian ini memberikan gambaran dari suatu pernyataan yang lengkap, rinci dan jelas. Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa tinjauan yuridis terhadap keberadaan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, secara hukum keberadaannya diakui oleh pemerintah, sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, di antaranya adalah mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disahkan dihadapan notaris. Upaya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yakni penyelesaian melalui jalur di luar pengadilan, Apabila penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan di luar pengadilan tidak mendapatkan kata sepakat, maka gugatan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri oleh LPKSM mewakili konsumen yang dirugikan. Kepada pelaku usaha dalam memasarkan dan mengedarkan barang dan/atau jasa di tengah-tengah masyarakat harus benar-benar barang dan/atau jasa yang sehat dan dapat dipergunakan oleh konsumen atau masyarakat menurut standar yang berlaku dan berdasarkan ketentuan undang-undang. Bagi konsumen atau masyarakat selaku pemakai barang dan/atau jasa harus dapat memperhatikan dan menilai barang dan/atau jasa yang memang dapat dipakai atau dipergunakan sesuai dengan standar kesehatan, sehingga tidak merugikan bagi pemakainya.

Actions (login required)

View Item