Miftah Ayu Erisma, - (2021) KOORDINASI DINAS PERHUBUNGAN DENGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG PASAR TRADISIONAL DI KAWASAN TEPI JALAN RAYA BERDASARKAN PERATURANMENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2012 PENGELOLA DAN PERBERDAYA PASAR TRADISIONAL KECAMATAN BAGAN SINEMBAH. Skripsi thesis, Universits Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Miftah Ayu Erisma (2021) :“Koordinasi Dinas Perhubungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Pasar Tradisional di Kawasan Tepi Jalan Raya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Pengelola Dan Perberdaya Pasar Tradisional. Otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan masyarakat yang dimulai pada sektor ekonomi. Baik sektor formal maupun sektor informal merupakan aspek penting yang dapat menunjang kemajuan suatu daerah bahkan suatu bangsa. Untuk menciptakan suatu ketertiban diperlukan Koordinasi antara pihak-pihak yang berkewenangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi mengenai penertiban serta penataan pasar tradisional serta faktor dari pelaksanaannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah Hukum Yuridis Sosiologis, sifat penelitiannya adalah Deskriptif Kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang di peroleh secara langsung dari lapangan atau lokasi penelitian, dan didapatkan dengan metode pengumpulan serta wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa koordinasi antara Dinas Perhubungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) belum terlaksana dengan baik dikarenkan kurangnya kerjasama antara pihak-pihak terhadap penertiban serta penataan pasar, serta tidak tertatanya pasar pajak lama dikarenakan los yang digunakan banyak kerusakan sehingga para pedagang beralih atau tumpah ke bahu jalan. Sedangkan faktor yang menghambat dalam melaksanakan penertiban pedagang pasar tradisional Pajak Lama di kawasan tepian jalan Raya Kecamatan Bagan Sinembah. Yang pertama, ialah dari sarana-prasaran yang tidak tersedia. Yang kedua, ialah dalam penataan pasar menjadi tidak teratur ialah los yang mereka gunakan rusak. Yang ketiga, adanya perlawanan dari para pedagang yang tidak mau dihimbau ke pasar yang lebih layak. Yang keempat, ialah kurangnya tindakan serta penekanan dari pihak Pemerintah Daerah agar membantu menghimbau para pedagang pindah ke pasar Pemda guna mengurangi resiko serta faktor-faktor yang ada. Kata kunci : Koordinasi, Pasar Tradisional, Penataan.

Actions (login required)

View Item