Search for collections on Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository

Peran Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Kampung Pinang Sebatang Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung

Fatimah Rahma Nabila, - (2021) Peran Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Kampung Pinang Sebatang Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

[img] Text (BAB IV)
PEMBAHASAN.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (491kB)
[img]
Preview
Text
GABUNGAN TANPA BAB IV.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Fatimah Rahma Nabila :Peran Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Kampung Pinang Sebatang Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung “Badan Permusyawaratan Kampung atau biasa disebut BDP berwenang membahas rancangan peraturan kampung bersama Penghulu”. Pemerintah Desa atau Penghulu kampung sebagai pemimpin yang secara formal yang bertanggungjawab terhadap partisipasi masyarakat, salah satu diantaranya partisipasi politik masyarakat. Sebagian besar masyarakat banyak yang tidak mengerti bagaimana berpartisipasi politik dengan baik bahkan masyarakat tidak tahu apa pengertian dari politik itu karena pendidikan masyarakat tergolong relatif rendah. Dengan adanya BAPEKAM, dan mereka telah mensosialisasikan dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam partisipasi politik. Dari latar belakang masalah tersebut timbul permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kampung Pinang Sebatang Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung dan apa saja faktor yang menghambat Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kampung Pinang Sebatang Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dimana penelitian ini dilakukan dengan cara observasidan wawancara dalam pengumpulan data, sifat penelitian ini adalah deskriptif dan jenis penelitiannya adalah kualitatif, sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder, lokasi penelitian berada di Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Kampung di Kampung Pinang Sebatang Barat belum berjalan maksimal dimana masih banyaknya masyarakat yang belum berpartisipasi dalam hal politik di Kampung Pinang Sebatang Barat hal ini disebabkan karena adanya adanya beberapa factor yang menajdi penghambat diantaranya (i) faktor ekonomi (ii) kurangnya pemahaman anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) dalam menjalankan perannya; (iii) kurangnya kesadaran politik masyarakat. Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintahan Desa, Partisipasi Politik

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 000 Karya Umum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: fasih -
Date Deposited: 16 Jul 2021 02:02
Last Modified: 16 Jul 2021 02:02
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/51474

Actions (login required)

View Item View Item