Hardi Harfandi, - (2021) PENGAWASAN TERHADAP PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL (TUAK) DI KECAMATAN TAPUNG OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPARNOMOR 8 TAHUN 2017 ENTANGKETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Hardi Harfandi (2021): Pengawasan terhadap Pengedaran Minuman Beralkohol (Tuak) di Kecamatan Tapung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengedaran minuman beralkohol (tuak) yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kampar Kecamatan Tapung dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum mengingat pengawasan terhadap pengedaran minuman beralkohol (tuak) masih belum optimal dan peraturan daerah sebagai pelaksanaan pengawasan terhadap pengedaran minuman beralkohol (tuak) tidak terimplementasi sepenuhnya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pengawasan terhadap pengedaran minuman beralkohol (tuak) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 8 Tahun 2017 tentang ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Tapung dan faktor penghambat pengawasan terhadap pengedaran minuman beralkohol (tuak) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 8 Tahun 2017 tentang ketentraman dan ketertiban umum. Penelitian ini ialah penelitian hukum sosiologis. Informan yang diambil dalam penelitian ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Desa Sari Galuh dan Pancuran Gading, penjual minuman beralkohol (tuak) dan masyarakat di Desa Sari Galuh dan Pancuran Gading. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengedaran minuman beralkohol (tuak) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 8 Tahun 2017 tentang ketentraman dan ketertiban umum yang terdapat di dalam pasal 38 ayat (1) berbunyi Bupati berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum, yang dilaksankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja jarang sekali turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan terhadap pengedaran minuman beralkohol (tuak) sehingga maraknya penjualan minuman beralkohol (tuak), adapun faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengawasan yaitu tidak adanya laporan dari masyarakat, kurang nya personil anggota dan tidak adanya transportasi untuk turun kelapangan. Kata kunci: Pengawasan, Pengedaran Minuman Beralkohol (Tuak)

Actions (login required)

View Item