RAUDATUL JANNAH, - (2021) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG ANGKUTAN UMUM (TRANS METRO PEKANBARU) DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (819kB)
Preview	Text SKRIPSI RAUDATUL JANNAH.pdf Download (5MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Raudatul Jannah (2021) : Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 10 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik di Bidang Angkutan Umum (Trans Metro Pekanbaru) Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dalam rangka memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat, pemerintah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 10 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik. Pelayanan Publik merupakan kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak setiap warga negaranya. Salah satu jenis pelayanan publik yang merupakan kewajiban pemerintah dan memiliki peran strategis adalah pelayanan publik di bidang Angkutan Umum (Trans Metro Pekanbaru). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 10 Tahun 2014 tentang pelayanan publik di bidang angkutan umum (Trans Metro Pekanbaru) dan apa saja kendala implementasi pelayanan publik di bidang angkutan umum (Trans Metro Pekanbaru) serta bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 10 Tahun 2014 tentang pelayanan publik di bidang angkutan umum (Trans Metro Pekanbaru). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, berlokasi di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Adapun sumber data primer yang diperoleh dari kepala UPTD Pengelolaan Angkutan Perkotaan (Trans Metro Pekanbaru), sedangkan data sekunder diperoleh dari pengemudi bus, masyarakat pengguna bus Trans Metro dan bahan pustaka yang terdiri dari buku-buku, Perda yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini. Setelah data terkumpul, dianalisa dengan teknik analisis deksriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 10 Tahun 2014 tentang pelayanan publik belum maksimal dikarenakan beberapa respon masyarakat pengguna bus Trans Metro Pekanbaru merasa kurang puas terhadap fasilitas halte bus Trans Metro Pekanbaru dari segi kondisi fisik halte yang kurang mendapat perhatian, kurangnya kebersihan halte. Kendala di lapangan juga disebabkan karena masyarakat yang memiliki tanah atau ruko merasa terhalangi jika dibangun halte di depan ruko atau rumahnya dan kurangnya dana/biaya untuk memperbaiki fasilitas halte serta kurang amanahnya PT Transportasi Pekanbaru Madani (TPM) yang menangani gaji Pramudi dan Pramugara bus Trans Metro Pekanbaru sehingga terganggunya pelayanan transportasi bus Trans Metro Pekanbaru. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru selaku Pengelolaan Trans Metro Pekanbaru tidak sesuai dengan tinjauan fiqh siyasah karena belum bisa menjalankan amanah dan tanggung jawab atas pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyatnya, terutama dalam pelayanan publik. Kata Kunci: Pelayanan Publik, Trans Metro Pekanbaru, Fiqh Siyasah

Actions (login required)

View Item