ANDRE KURNIAWAN M, - (2021) TINJAUAN YURIDIS PENYESUAIAN BENTUK HUKUM BUMD PASCA PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG BUMD. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB IV.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah. Untuk menyesuaikan pengaturan BUMD sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah yang disahkan oleh DPRD. Setelah pemberlakuan peraturan daerah tentang Perusahaan Daerah, terjadi perubahan peraturan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang BUMD, tentunya peraturan daerah yang dibentuk tersebut mengalami perubahan atau penyesuaian berdasarkan peraturan pemerintah tersebut. Berdasarkan hal ini maka penulis ingin mengkaji lebih jauh mengenai permasalahan ini dalam suatu penelitian, dengan mengambil judul: “TINJAUAN YURIDIS PENYESUAIAN BENTUK HUKUM BUMD PASCA PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG BUMD”. Berdasarkan hal tersebut di atas penulis merumuskan permasalahan yang diteliti yaitu bagaimana tinjauan yuridis penyesuaian bentuk hukum BUMD pasca pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang BUMD, serta apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya penyesuaian bentuk BUMD. Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan tinjauan yuridis penyesuaian bentuk hukum BUMD pasca pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang BUMD. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang tinjauan yuridis penyesuaian bentuk hukum BUMD pasca pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, serta faktor yang menyebabkan terjadinya penyesuaian bentuk badan hukum BUMD. Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa tinjauan yuridis penyesuaian bentuk hukum BUMD pasca pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang BUMD, dilihat dari penyertaan modal yang terdiri dari saham-saham, di antaranya adalah saham dari pemerintah daerah yang besar 51% dan lebih besar dari pemilik saham yang lainnya. Kemudian evaluasi dilakukan terhadap kinerja, tingkat kesehatan, dan penilaian pelayanan. Demikian juga halnya dengan perencanaan, pelaporan, dan pembinaan yang dilakukan oleh dewan pengawas, komisaris dan direksi yang disampaikan pada waktu RUPS. Selanjutnya pengawasan terhadap BUMD dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik. BUMD dapat melakukan perubahan bentuk hukum dari perusahaan daerah kepada perseroan terbatas BUMD. Serta pengaturan mengenai kepailitan, yang kesemuanya belum diatur dalam Undang-Undang ii Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah, dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang BUMD. Faktor yang menyebabkan terjadinya penyesuaian bentuk BUMD, antara lain adalah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanahkan untuk perubahan perusahaan daerah menjadi perseroaan terbatas BUMD, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017. Kemudian Perubahan dari Perusahaan Daerah kepada Perseroan Terbatas (BUMD), yang mensyaratkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian terhadap perusahaan daerah yang sudah ada melalui Peraturan Daerah. Perubahan atau penyesuaian tersebut bertujuan untuk melakukan pengelolaan yang lebih baik terhadap perusahaan daerah, serta dapat mendorong perkembangan perekonomian daerah, dan menyumbang penerimaan daerah untuk pembangunan.

Actions (login required)

View Item