Reka Desrina Wati, - (2021) PERJANJIAN PERKAWINAN PADA PASAL 29 UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM. Disertasi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text Tesis tanpa bab iv.pdf Download (9MB) | Preview
	Text (BAB IV) bab iv (hasil penelitian).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (8MB)

Abstract

Reka Desrina Wati : Perjanjian Perkawinan Pada Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya ketentuan perjanjian perkawinan pada Pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, untuk mengatur akibat dari perkawinan seperti harta kekayaan, hubungan suami dan isteri serta hubungan anak dan orang tua. Praktik perjanjian perkawinan telah dikenal dalam Islam dengan istilah persyaratan dalam pernikahan, yaitu syarat-syarat yang diajukan untuk keberlangsungan akad dan memiliki manfaat. Karena itu perlu dikaji lebih lanjut bagaimana ketentuan pada pasal 29 bila dipandang menurut hukum Islam. Penelitian ini bersifat yuridis normative karena mengkaji sumber data hukum tertulis dan bahan pustaka dengan mengacu pada pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan syar’i yang berhubungan dengan hukum Islam. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research), dan dianalisis dengan menjelaskan perjanjian perkawinan menggunakan metode induktif, kemudian setiap ayat dalam pasal 29 dipandang dengan kacamata hukum Islam. Adapun hasil penelitian ialah; Pada pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perjanjian dapat dibuat dalam bentuk tertulis sebelum, ketika akad dan setelah akad, harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan yang mana isinya tidak boleh melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan, mulai berlaku sejak perkawinan dan kapanpun dibutuhkan, dapat dibuat mengenai harta perkawinan dan perjanjian lain berdasarkan kesepakatan bersama perjanjian dapat dirubah bahkan dicabut. Dalam hukum Islam, persyaratan perkawinan hanya bisa dibuat sebelum dan pada waktu akad, yang mana isinya tidak boleh bertentangan dengan syari’at dan tujuan pernikahan. Menurut Fuqaha’ perjanjian perkawinan itu ada yang shahih yaitu memiliki manfaat dan sesuai dengan tujuan pernikahan maka ini harus dipenuhi, syarat yang fasid tidak harus dipenuhi karena ada pihak yang tersakiti dan bertentangan dengan syari’at. Isi perjanjian perkawinan dapat berupa percampuran harta, pemisahan harta, larangan KDRT, larangan poligami dan sebagainya. Perjanjian yang telah dibuat tidak boleh dicabut lagi, karena hal ini diumpamakan seperti orang yang menarik kembali hibah yang telah dia beri dan Rasulullah Saw sangat mencela perbuatan tersebut. Namun hal ini diperbolehkan jika telah ada kesepakatan kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan. Kata Kunci: perjanjian perkawinan, perundang-undangan, hukum Islam

Actions (login required)

View Item