NURUL FADILAH, - (2021) ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI LAM RIAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB V) PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (236kB)
Preview	Text GABUNGAN TANPA BAB V.pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI LAM RIAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU OLEH : NURUL FADILAH NIM 11775201387 Penelitian ini dilatarbelakangai oleh adanya persoalan-persoalan pada tugas pokok dan fungsi LAMR yang berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2012 tentang LAM Riau yang sudah berlangsung 8 tahun terakhir. Persoalan ini berupa konflik LAMR mandau dengan sebuah Yayasan Adat Batak di kota Duri, beralih fungsinya LAM Riau menjadi mitra bisnis blok rokan, menjadi panutan LAM Kepri Tanjungpinang dalam penyusunan Perda dan berakhir pada revisi Perda yang sedang dilakukan LAM Riau. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuiPelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi LAMR berdasarkanPeraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau dan faktor penghambat Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi LAMR BerdasarkanPeraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau. Penelitian ini menggunakan indikator berdasarkan fungsi LAM Riau yang terdapat di dalam Peraturan Daerah. Metode penelitian ini menggunakan Pendekatan Deskriptif Kualitalif. Teknik pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa LAM Riau belum maksimal dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi LAMR berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2012 tentang LAM Riau hal ini dibuktikan dengan adanya revisi Perda yang sedang dilakukan oleh LAM Riau, sedangkan faktor penghambatnya yakni belum termuatnya struktur dan bagan masyarakat suku asli Melayu, belum adanya kewenanangan seperti menjadi mediator perdamaian masalah yang final, kewenangan untuk menginvetarisasi tanah ulayat dan kewenangan untuk mengidentifikasi struktur perbatinan negeri. Kata Kunci : Penerapan, Peraturan Daerah, LAM Riau

Actions (login required)

View Item