ANDRIANTONI, - (2021) TUGAS-TUGAS OMBUDSMAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK ANDRIANTONI NIM: 11427100524 Skripsi ini berjudul: Tugas-tugas Ombudsman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pengawasan Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Kondisi penyelenggaraan pelayanan publik hingga saat ini juga masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien. Namun, pada kenyataannyamasih terlihat Kurangnya peran dari Ombudsman RI dalam rangka perlindungan hukum atas tindakan maladministasi dalam penyelenggaraan pelayanan public, yang terlihat dari laporan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Ombudsman RI Perwakilan Riau. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pelaksanaan dan hambatan dalam Tugas-tugas Ombudsman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pengawasan Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Untuk yang menjadi sampel dalam penelitian ini: 1) Kepala perwakan Ombudsman Riau dan Staf, 2) Masyarakat yang mengaglami praktik Maladministrasi di Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Kajian Kepustakaan dan Wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Tugas-tugas Ombudsman berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Repubulik Indonesia, tertuang dalam 07 kurang terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti oleh Ombudsman. Penyebab tidak ditindaklanjutinya laporan masyarakat tersebut adalah dikarenakan kelengkapan syarat formil dan materil dari laporan tersebut yang masih kurang. Seharusnya Ombudsman melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut: melakukan pemeriksaan substansi atas laporan; menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman; Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; Melakukan koordinasi dan kerjasama Kemasyarakatan dan perseorangan; Membangun jaringan kerja; Melakukan upaya pencegahan maladministrasi, dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh Undang-Undang. Kendala pasti yang dimiliki setiap lembaga negara adalah anggaran. Ombudsman belum memiliki anggaran yang memadai. Selain itu kendala yang dihadapi Ombudsman dalam perkembangannya yaitu masih terjadi resistensi aparatur negara dan juga benturan kewenangan antara Ombudsman Republik Indonesia dengan lembaga negara lain.

Actions (login required)

View Item