HASNAN MUKLIS, - (2021) KEDUDUKAN PKPU NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENETAPAN PEROLEHAN KURSI, DAN PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILU SETELAH DIKELUARKANNYA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 44 P/HUM/2019 TAHUN 2019 TENTANG KEABSAHAN HASIL PILPRES 2019. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB IV.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 Tentang Keabsahan Hasil Pilpres 2019 yang diunggah ke website resmi Mahkamah Agung pada tanggal 3 Juli 2020. Dalam putusan tersebut menyatakan PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum bertentangan dengan norma yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 Tentang Keabsahan Hasil Pilpres 2019 merupakan hasil dari Uji Materiil yang di ajukan oleh Rachmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan. Dimana pengajuan Uji Materiil yang di ajukan oleh Racmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan ialah atas pandangan Rachmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan, terhadap pembentukan PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum telah dilakukan dengan menambah norma baru. Selain itu Racmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan juga berpendapat didalam pemberlakuan Pasal 3 Ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni ketentuan dalam Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Permasalahan yang menjadi kajian adalah Kedudukan Pasal 3 Ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 Tentang Keabsahan Hasil Pilpres 2019 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Uji Materiil Pasal 3 Ayat 7 PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilu terhadap hasil pilpres 2019. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan metode pengumpulan bahan hukum yaitu penelitian kepustakaan (library research). Bahan hukum dilengkapi dengan bahan hukum primer dari hasil analisis Undang-Undang Dasar 1945, berbagai aturan perundang-undangan, putusan, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, makalah, pendapat ahli, artikel karya ilmiah, website serta bahan hukum lainnya berupa kamus. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pasal 3 Ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentangg Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi dan Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung hanya berdampak kepada PKPU Nomor 5 Tahun 2019 khususnya Pasal 3 Ayat 7.

Actions (login required)

View Item