APRILIA DWIDHASMARANI PUTRI, - (2021) FUNGSI WALI NAGARI DALAM PENETAPAN PERATURAN NAGARI BERDASARKAN PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH NAGARI ( Studi Di Nagari Pamuatan Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB IV.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini berjudul “FUNGSI WALI NAGARI DALAM PENETAPAN PERATURAN NAGARI BERDASARKAN PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH NAGARI (STUDI DI NAGARI PAMUATAN KECAMATAN KUPITAN KABUPATEN SIJUNJUNG SUMATERA BARAT)”. Wali Nagari bukan hanya sebagai pejabat Pemerintah Nagari tanpa fungsi, tugas dan wewenang. Dalam Pasal 13 ayat (2) dan (3) Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasai dan Tata Kerja Pemerintah Nagari menjelaskan tugas dan fungsi Wali Nagari yaitu : Wali Nagari bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan perberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya Wali Nagari juga memiliki fungsi yaitu menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di Nagari, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah. Penetapan peraturan di Nagari oleh Wali Nagari bersama Badan Permusyawaratan Nagari yang dibuat berdasarkan keadaan dan perkembangan masyarakat Nagari saat itu. Peraturan Nagari yang dibuat mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi Wali Nagari dalam penetapan peraturan Nagari pada Nagari Pamuatan berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari, dan apa faktor penghambat Wali Nagari dalam menjalankan fungsi menetapkan peraturan di Nagari pada Nagari Pamuatan. Metode penelitian skripsi yaitu dengan jenis penelitian hukum sosiologis atau lapangan. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Nagari Pamuatan, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat dengan menggunakan metode deduktif. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian di tuangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling, adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria – kriteria tertentu. Hasil penelitian ini menunjukan fungsi Wali Nagari dalam penetapan peraturan Nagari di Nagari Pamuatan belum terlaksana secara baik dan optimal. Faktor penghambat Wali Nagari dalam menjalankan fungsi menetapkan peraturan Nagari di Nagari Pamuatan adalah kurangnya koordinasi antara pihak terkait, adanya perbedaan pandangan dan perubahan kultur masyarakat, rendahnya kualitas sumber daya aparatur pemerintah Nagari, dana pembangunan terbatas dan rendahnya partisipasi masyarakat.

Actions (login required)

View Item