IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGELOLA PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KEC. TAMPAN KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS: PASAR SIMPANG BARU DAN PASAR SENGGOL)

Novi Riana, (2014) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGELOLA PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KEC. TAMPAN KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS: PASAR SIMPANG BARU DAN PASAR SENGGOL). Skripsi thesis, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

[img]
Preview
Text
fm.pdf

Download (214kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I(2).pdf

Download (97kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II(2).pdf

Download (228kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III(2).pdf

Download (65kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB IV(2).pdf

Download (44kB) | Preview
[img] Text
BAB V(2).pdf
Restricted to Registered users only

Download (83kB)
[img]
Preview
Text
BAB VI(2).pdf

Download (10kB) | Preview
[img]
Preview
Text
em.pdf

Download (17kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilakukan sebuah Institusi Pemerintahan yaitu di kantor Dinas Pasar Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola pedagang kaki lima (PKL) di Kec. Tampan Kota Pekanbaru serta menganalisi bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam mengelola pedagang kaki lima (PKL) di Kec. Tampan Kota Pekanbaru. Adapun jenis metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu menggunkaan metode deskriptif kualitatif yang menggambarkan data dan informasi yang diperlukan terkumpul, maka data tersebut dapat dikelompokkan menurut jenis dan macam datanya yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel serta diuraikan secara rinci. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu teknik simple random sampling karena pengambilan anggota sampelnya dilakukan secara acak atau tanpa memerhatikan strata, sehingga ditemukan jumlah sampelnya yaitu sebanyak 87 orang para pedagang kaki lima (PKL). Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah tidak efektif ini sesuai dengan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, dapat kita lihat bahwa masih banyak juga pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempatnya memakai badan milik jalan (BMJ) ataupun tempat-tempat yang memang tidak boleh untuk berjualan seperti yang kita lihat pada pasar simpang baru dan banyak para pedagang yang tidak mematuhi dan mengetahui peraturan yang ada dan kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah, serta masih banyak juga para pedagang yang tidak memiliki izin usaha. Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah dan Pedagang Kaki Lima

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 350 Administrasi Negara, Ilmu Kemiliteran > 351 Administrasi Negara
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Administrasi Negara
Depositing User: eva sartika
Date Deposited: 12 May 2016 01:24
Last Modified: 12 May 2016 01:24
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/4759

Actions (login required)

View Item View Item