SUYONO, - (2021) KONSTRUKSI HUKUM ISLAM DI INDONESIA STUDI TERHADAP FATWA-FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH TENTANG HUKUM KELUARGA (1980 – 2017). Disertasi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN SUYONO OK.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV SUYONO OK.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Konstruksi Hukum Islam di Indonesia: Studi Terhadap Fatwa-Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Hukum Keluarga (1980-2017) Abstraksi Salah satu topik yang kini selalu menjadi bahan diskusi para ahli Hukum Islam di Indonesia adalah hukum keluarga. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam di Indonesia memiliki peran vital dalam merumuskan fatwa-fatwa tentang hukum keluarga. Penelitian Disertasi ini fokus pada fatwa-fatwa tarjih tentang hukum keluarga kecuali hukum kewarisan dari tahun 1980-2017. Pokok masalah yang dibahas dalam disertasi ini adalah bagaimanakah konstruksi Hukum Islam menurut Majelis Tarjih dan Tajdid dalam aspek hukum keluarga di Indonesia? Dan metodologi apa yang diterapkan dalam melakukan ijtihad terhadap kasuskasus hukum keluarga?. Adapun landasan teori yang dipergunakan untuk meneliti disertasi ini ada dua: pertama, metode konvensional yakni ushul fikih yang dalam konteks ini adalah manhaj tarjih Muhammadiyah. Kedua, metode pembaruan hukum keluarga kontemporer. Metode pembaruan hukum keluarga kontemporer meliputi; takhshîs al-qadhã (hak penguasa untuk memutuskan dan penguatan putusan pengadilan, takhayyur atau talfîq, siyãsah syar`iyyah, re-interpretasi, dan keputusan pengadilan, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menerapkan kedua teori tersebut secara bersamaan, dalam arti setiap menetapkan fatwa menerapkan metode konvensional yang terkadang hasilnya merupakan temuan baru atau re-interpretasi dan juga mendukung penuh aturan-aturan kenegaraan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan yang menjadi tujuan Hukum Islam. Dapat diambil contoh adalah fatwa tentang nikah di bawah tangan (nikah sirri) dan perceraian di luar sidang pengadilan agama. Majelis Tarjih dan Tajdid berijtihad dengan dalam kedua fatwa ini dengan menggunakan metode konvensional yang kemudian berkesimpulan bahwa pencatatan perkawinan di KUA dan perceraian melalui sidang pengadilan adalah bagian dari re-interpretasi demi terwujudnya mashlahah. Secara bersamaan pencatatan perkawinan dan perceraian di pengadilan agama telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Peradilan Agama. Sifat dan Kepribadian Muhammadiyah adalah taat hukum dan perundang-undangan.

Actions (login required)

View Item