M Yusuf Hanif, - (2021) Peran Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dalam Penertiban Parkir Liar Ditinjau Dari Perspektif Fikih Siyasah. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (496kB)

Abstract

ABSTRAK M Yusuf Hanif (2021) : Peran Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dalam Penertiban Parkir Liar Ditinjau Dari Perspektif Fikih Siyasah Penelitian ini dilatarbelakangi dengan banyaknya jumlah pengunjung yang datang ke Bukittinggi, berdampak pada masalah tempat parkir, yang menyebabkan munculnya banyak parkir liar Kebutuhan parkir merupakan suatu hal yang penting bagi Kota Bukittinggi. Maka Pemerintah Daeah Kota Bukittinggi mengeluarkan Peraturan Daerah Kota yaitu perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang rencana tata ruang Kota Bukittinggi 2010-2030 yang ada pada Pasal 37. Maka dari pada itu penulis lebih lanjut akan melakukan penelitian berdasarkan hal tersebut. Rumusan Masalah Penelitian ini adalah bagaimana peran Dinas Perhubungan dalam melakukan penertiban parkir liar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 37 tentang Tata Ruang Kota Bukittinggi 2010 – 2030, apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat Dinas Perhubungan dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 37 Tentang Tata Ruang Kota Bukittinggi 2010–2030, bagaimana tinjauan Fikih Siyasah terhadap peran Dinas Perhubungan dalam melakukan penertiban parkir liar berdasarkan peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 37 tentang Tata Ruang Kota Bukittinggi 2010-2030. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam melakukan penegakan peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 pasal 37 tentang Tata Ruang Kota Bukittinggi 2010-2030. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang dialami oleh Dinas Perhubungan dalam penertiban parkir liar, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fikih Siyasah terhadap peran Dinas Perhubungan dalam melakukan penertiban parkir liar berdasarkan peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 pasal 37 tentang Tata Ruang Kota Bukittinggi 2010-2030. Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Sosiologis. Penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (Field Research) dengan metode (accidential sampling) mengambil lokasi penelitian di Kota Bukittinggi khususnya di Kantor Dinas Perhubungan dan lokasi parkir liar yang ada sekitaran Pasar Atas, Pasar Bawah dan Pasar Aur Kota Bukittinggi. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa dari parkir liarpun tidak disalurkan oleh pemerinah, hal ini penulis dapat dari tanggapan Dishub Kota Bukittinggi, dan dari segi hukumnya, hal ini tentu sudah melanggar karena tidak ada legalitasnya. Jika dikelola oleh negara, parkir resmi di bawah pemerintah yang memiliki pengawasan dan hasilnya di berikan kepada pemerintah setempat. berdasarkan penjelasan di atas penulis berpendapat bahwa Peran Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dalam Penertiban Parkir Liar belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dibuktikan dengan masih adanya parkir liar yang terdapat ditengan masyarakat. Kata Kunci : Peran, Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi, Penertiban Parkir Liar, Perspektif Fikih Siyasah.

Actions (login required)

View Item