Rendi Meidi Setiawan, Rendi (2021) Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan Peraturan Menteri Dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

	Text (SKRIPSI GABUNGAN) SKRIPSI GABUNGAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (484kB)

Abstract

Penelitian ini didasari dengan diberlakukannya UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam UU ini disebutkan hierarki peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang diakui dan memiliki kekuatan hukum mengikat selain hierarki tersebut. Persoalan muncul ketika dimasukkannya Peraturan Menteri peraturan yang diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat, sementara tidak ada satu pun norma hukum yang menjelaskan secara rinci tentang Peraturan Menteri. Persoalan lain muncul ketika Peraturan Menteri dihadapkan dengan Peraturan Daerah yang tercantum dalam hierarki peraturan perundang-undang, sedangkan Peraturan Menteri tidak tercantum, sehingga jika dilihat dari sudut daya laku kedudukan Peraturan Menteri menjadi dilematis, apakah kedudukannya lebih tinggi atau lebih rendah jika dibandingkan dengan Peraturan Daerah. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yaitu, bagaimana kedudukan Peraturan Menteri dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap kedudukan Peraturan Menteri dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kedudukan Peraturan Menteri dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia dan untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap kedudukan Peraturan Menteri dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Sumber data penelitian ini diambil dari peraturan perundang-undangan dan buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kedudukan Peraturan Menteri lebih tinggi dibandingkan Peraturan Daerah karena lembaga kementerian sebagai pejabat yang berwenang membuat Peraturan Menteri lebih tingggi dari lembaga daerah, ruang lingkupnya berskala nasional dan materi muatannya bersifat penjabaran langsung dari UU, PP atau Perpres. Menurut siyasah dusturiyah, kedudukan Peraturan Menteri lebih tinggi jika materi muatannya bersifat khusus dibandingkan peraturan lain.

Actions (login required)

View Item