YUSUF HAMDANI HASIBUAN, - (2021) PENGAWASAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TERHADAP PERAN KOMITENASIONAL PEMUDA INDONESIA PROVINSI RIAU DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN BUDAYA SETEMPAT BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR33TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU DI KOTA PEKANBARU. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (746kB)
Preview	Text SKRIPSI YUSUF HAMDANI HASIBUAN.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini berjudul “Pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Terhadap Peran Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Riau dalam Meningkatkan Ketahanan Budaya Setempat Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Kota Pekanbaru”, Pada dasarnya budaya lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dapat menjadikan Indonesia lebih bernilai dibandingkan bangsa lain, karena betapa berharganya nilai-nilai budaya lokal yang ada di bangsa Indonesia saat ini. Maka, daripada itu masyarakat Indonesia bisa lebih tanggap dan peduli lagi terhadap semua kebudayaan yang ada di Indonesia. Selain itu juga harus memahami arti kebudayaan serta menjadikan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia sebagai sumber kekuatan untuk ketahanan budaya bangsa dan agar budaya bangsa Indonesia tetap terjaga dan tidak diambil oleh bangsa lain. Selain itu sangat dibutuhkan sekali peran dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sebagai organisasi masyarakat yang bertugas untuk menjaga dan melestarikan kebudayan-kebudayan yang ada di dalam bangsa Indonesia. Dari latar belakang masalah tersebut timbul permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap peran Komite Nasional Pemuda Indonesia dalam meningkatkan ketahanan budaya setempat berdasarkan peraturan Gubernur Riau No. 33 Tahun 2015 dan Apa saja faktor penghambat tidak terlaksananya pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap peran Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Riau dalam meningkatkan ketahanan budaya setempat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari wawancara yaitu kepada kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau serta penyebaran angket kepada masyarakat. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, lokasi penelitian ini berada di wilayah Kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini bahwa badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau dalam melakukan pengawasan terhadap Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Riau di wilayah Kota Pekanbaru sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan tidak mempunyai tim untuk melakukan pengawasan dalam upaya peningkatan ketahanan budaya setempat, dan Komite Nasional Pemuda Indonesia Pusat Provinsi Riau tidak mengetahui peraturan yang berlaku, serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah tentang Peraturan Gubernur Riau tersebut.

Actions (login required)

View Item