Rizky Adinda Putri, - (2021) PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK REKLAME DI KECAMATAN TAMPAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, Univesitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (5MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Rizky Adinda Putri (2020) : Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pajak Reklame Di Kecamatan Tampan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang yang merupakan dasar hukum setiap pungutan pajak di Indonesia. Pajak harus berdasarkan undang-undang karena pajak akan menyentuh hak rakyat atau keadilan rakyat dan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan negara serta kesejahteraan negara sendiri. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan peraturan daerah nomor 4 tahun 2011 tentang pajak reklame di Kecamatan Tampan dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah tentang pajak reklame di Kecamatan Tampan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Populasi dari penelitian ini adalah 13 orang anggota Badan Pedapatan Daerah (BAPENDA), 10 orang anggota Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), 19 orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan 10 orang pemilik papan reklame yang berada diwilayah kecamatan tampan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, Sampel yang penulis gunakan terdiri dari Kepala Bidang Pajak Reklame Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan 10 wajib pajak reklame. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah kualitatif. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan yang dilakukan pemerintah kota pekanbaru terhadap wajib pajak papan reklame ini masih kurang, hal ini dapat dilihat dari wawancara penulis di kecamatan tampan. Penyebab hambatan dalam menjalankan peraturan pajak reklame adalah kurangnya kesadaraan wajib pajak, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi. Hal ini membuat pelaksanaan peraturan pajak reklame tidak berjalan dengan apa yang diharapkan, sehinggaa jika tidak ada perubahan dari kedua belah pihak tentu saja akan menyababkan permasalahan baru kedepannya. Hasil tinjauan fiqh siyasah didalam permasalahan ini terkait kaidah siyasah maliyah yang mana kaidah maliyah membahas tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam fiqh siyasah maliyah pengaturannya di fokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Namun setelah dilaksanakan peraturan pemerintah ini adanya ketidaksesuaian dengan kaidah tersebut sehingga mengakibatkan pelaksanaan tentang pajak reklame ini masih kurang dari harapan.

Actions (login required)

View Item