RAJUL ANDRAMI, - (2021) PELAKSANAAN TUGAS KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID) DALAM PENANGANAN ANAK TERLANTAR DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB IV.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan tugas Komisi perlindungan anak Indonesia daerah (KPAID) dalam penanganan anak terlantar di kabupaten Kuantan singingi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak” dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 74 (2) dijelaskan bahwa dalam hal diperlukan, pemerintah daerah dapat membentuk komisi perlindungan anak daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Dalam hal ini Komisi perlindungan anak mempunyai tugas mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak, melakukan mediasi atas pelanggaran hak anak, melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak yang mana tugas mereka terdapat didalam Pasal 76 UU NO 35 Tahun 2014. Adapun yang menjadi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi dalam penanganan anak terlantar, dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dimana penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara dalam pengumpulan data. Sifat penelitian ini adalah Deskriftip, sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. lokasi penelitian berada di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Kuantan Singingi belum terlaksana dengan sangat baik hal ini dikarenakan dimana kurangnya komunikasi dalam hal pendataan dengan berbagai pihak yang terkait, faktor penegak hukum itu sendiri, faktor masyarakat. Agar proses pelaksanaan tugas perlindungan anak ini oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dapat berjalan dengan lancar dan dapat mencapai sasarannya, maka diperlukan komunikasi yang sangat baik antara KPAID dengan lembaga-lembagayang dibentuk oleh masyarakat di bidang perlindungan anak maupun lembaga yang lainnya, kemudian masyarakat harus mengerti bagaimana peran mereka di dalam melaksanakan perlindungan anak terlantar.

Actions (login required)

View Item