SAMSUDDIN, - (2021) Tap Mprs III/1963 Tentang Kepemimpinan Dalam Sistem Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (614kB)
Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini berjudul Tap Mprs III/1963 Tentang Kepemimpinan Dalam Sistem Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem pemerintahan Indonesia, dijelaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (rechtstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Dalam hal ini terlihat bahwa kata “hukum” dijadikan lawan kata “kekuasaan”. Kekuasaan yang merupakan kajian ilmu politik, merupakan kemampuan menggerakkan kekuatan fisik dan mengorganisasikan orang banyak atas dasar suatu sistem sanksi. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni Tap Mprs Iii/1963 Tentang Kepemimpinan Dalam Sistem Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah. Penelitian ini termasuk kepada jenis penelitian studi kepustakaan (library research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menggunakan atau memanfaatkan sebanyak mungkin literatur–literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini literatur-literatur yang ada kaitannya dengan kepemimpinan dalam sistem politik di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin dan Tap MPRS III/1963. Penelitian ini menggunakan Studi kepustakaan (library research) yaitu dengan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan ilmu kenegaraan dalam Fiqh Islam juga buku-buku yang ada kaitannya dengan sistem politik di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin dan TAP MPRS/III/1963, dan kepemimpinan Siyasah / politik Islam, literatur-literatur, kamus, makalah, dan hasil studi terhadap masalah yang diteliti. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan UUD 1945 bentuk kepemimpinan Presiden Soekarno padamasa Demokrasi Terpimpin yaitu Presiden Soekarno sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dan TAP MPRS III/63 yang menetapkan Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup sangatbertentangan dengan ketentuan UUD 1945 pembahsan Fiqh Siyasah sebelumnya pada masa demokrasi terpimpin, dapat diarik kesimpulan bahwa kekuasaan presiden Sekarno pada masa demokrasi terpimpin jika dilihat tujuannya untuk mengatur urusan umat dan berada pada jalan Allah, juga jika kekuasaan tersebut diberikan oleh rakyat, maka bisa disebut bisa dismakan dengan masa Khalifah. Akan tetapi kekuasaan yang diberikan pada masa demokrasi terpimpin tersebut terkesan melalui putusan sepihak dan tidak bisa disamakan dengan masa khlaifah.

Actions (login required)

View Item