Lidya De Vega, - (2020) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (443kB)
	Text GABUNGAN TANPA BAB IV.pdf Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Lidya De Vega, (2020): Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang yang merupakan dasar hukum setiap pungutan pajak di Indonesia. Pajak harus berdasarkan undang-undang karena pajak akan menyentuh hak rakyat atau keadilan rakyat dan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan negara serta kesejahteraan negara sendiri. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang pajak restoran di Kecamatan Tampan. Permasalahan tentang pajak Restoran di Kecamatan Tampan masih cukup banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang peraturan ini, padahal peraturan tentang pajak restoran ini cukup penting untuk diterapkan. Penulisan ini juga memandang dari bagaimana tinjauan fiqh siyasah tentang pajak restoran di Kecamatan Tampan. karena fiqh siyasah juga membahas tentang peraturan pemerintah terhadap rakyatnya. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai data primer dan juga penelitian ini didukung oleh data sekunder yang mana data tersebut mengutip dari buku-buku, peraturan, pendapat para tokoh dan kaidah-kaidah fiqh siyasah. Lokasi penelitian ini adalah di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan di Kecamatan Tampan. Adapun alasan pengangkatan masalah pajak restoran di Kecamatan Tampan ini antaranya karena restoran-restoran di kecamatan tampan masih banyak yang belum mengetahui tentang info pajak, tentang mekanisme pembayaran pajak restoran dan pemanfaatan pajak restoran. Oleh karena itu peneliti mengangkat masalah ini di Kecamatan tampan terkhususnya dirumah makan-rumah makan yang belum mengetahui tentang peraturan pajak restoran. Hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan terkhususnya pada rumah makan-rumah makan di Kecamatan Tampan yang belum mengetahui tentang pajak restoran, menunjukkan bahwa adanya beberapa faktor yang menjadi penyebab hambatan dalam dalam menjalankan peraturan tentang pajak restoran adalah kurangnya kesadaran wajib pajak, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi. Dari pembahasan fiqh siyasah tetang permasalahan ini juga berkaitan dengan kaidah fiqh siyasah maliyah karena fiqh siyasah maliyah mencakup tentang masalah keuangan negara dan pendapatan daerah, dalam kaidah ini pun ditemui hambatan yang menyatakan bahwa penerapan peraturan pajak restoran belum seoprtimal dan semaksimal dilakukan oleh pemerintah daerah padahal hal ini sangat berkaitan dengan permasalahan umat. Hal ini membuat pelaksanaan peraturan pajak restoran tidak berjalan dengan apa yang diharapkan, sehingga jika tidak ada perubahan dari kedua belah pihak tentu saja akan menyebabkan permasalahan baru kedepannya.

Actions (login required)

View Item