M. Ilfan Syawaldi, - (2020) Implementasi Pasal 391 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Mengenai Kewajiban PPS Mengumumkan Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Umum (Studi Di Desa Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (323kB)
	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK M. Ilfan Syawaldi, (2020): Implementasi Pasal 391 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Mengenai Kewajiban PPS Mengumumkan Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Umum (Studi Di Desa Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan tugas kepada beberapa lembaga dan komponen yang terkait untuk melaksanakan pemilihan umum tahun 2019 baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Dalam pasal 391 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan kewajiban PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum. Yang penulis kaji dalam skripsi ini adalah Bagaimana implementasi pasal 391 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum mengenai kewajiban pps mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum (studi di desa balai jaya kabupaten rokan hilir) dan apa saja faktor-faktor penghambat terlaksananya pasal 391 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum mengenai kewajiban pps mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum (studi di desa balai jaya kabupaten rokan hilir). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan sosiologis, populasi dalam penelitian ini berjumlah 69 orang, anggota KPPS yang diambil untuk menjadi sampel masing-masing 1 orang dari setiap TPS dan masyarakat sebanyak 10 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling. Dalam pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pasal 391 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum mengenai kewajiban PPS mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum (studi di desa balai jaya kabupaten rokan hilir) hanya memfokuskan pada pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab pokok sesuai dengan arahan dari PPK Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir . Serta masih terabaikan karena banyak tugas yang mendesak untuk mengerjakan seluruh rangkaian pemungutan, penghitungan hingga kotak suara diserahkan kepada PPK Kecamatan Balai Jaya Rokan Hilir. Faktor penghambat terlaksananya implementasi pasal 391 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum mengenai kewajiban PPS mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum (studi di desa balai jaya kabupaten rokan hilir) adalah: Sarana dan Prasarana yang tidak memadai, kurangnya kesadaran pelaksana pemilihan umum, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengawasan.

Actions (login required)

View Item