Afiq Budiawan (2018) Praktik Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam. Disertasi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

	Text 1. 201818DHK_COVER.pdf Download (319kB)
	Text 2. 201818DHK_PENGESAHAN.pdf Download (289kB)
	Text 3. 201818DHK_KATA PENGANTAR.pdf Download (332kB)
	Text 4. 201818DHK_DAFTAR ISI.pdf Download (355kB)
	Text 5. 201818DHK_ABSTRAK.pdf Download (372kB)
	Text 6. 201818DHK_BAB I.pdf Download (481kB)
	Text 7. 201818DHK_bab II.pdf Download (882kB)
	Text 8. 201818DHK_BAB III.pdf Download (452kB)
	Text 9. 201818DHK_bab IV.pdf Download (523kB)
	Text 10. 201818DHK_bab V.pdf Download (1MB)
	Text 11. 201818DHK_BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (352kB)
	Text 11. 201818DHK_daftar pustaka.pdf Download (199kB)

Abstract

Esensi dari pada perjanjian perkawinan adalah hanya mengatur harta perkawinan mereka kelak setelah menikah, pasangan yang membuat perjanjian perkawinan selalu dianggap pasangan materialisme, perjanjian perkawinan dibuat hanya untuk memisahkan harta perkawinan akibat perceraian, notaris dan lembaga perkawinan hanya mengakui materi perjanjian perkawinan dalam bentuk harta, dan didalam legislasi di Indonesia hanya ditemukan dalam KUHPerdata secara jelas mengenai materi perjanjian perkawinan sedangkan UU Perkawinan dan KHI tidak mengatur secara tegas dan jelas. Dari persoalan diatas maka diangkat rumusan masalah bagaimanakah faktor-faktor yang melatar belakangi praktik perjanjian perkawinan di Indonesia, bagaimanakah praktik perjanjian perkawinan ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam serta bagaimanakah konstruksi perjanjian perkawinan sebagai model dalam membangun keluarga saki@nah, mawaddah, dan rah}mah di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena pendekatan ini digunakan untuk menelusuri tentang praktik perjanjian perkawinan di Indonesia. Oleh sebab itu, proses penelitian ini diharapkan menghasilkan data-data tertulis atau lisan dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Kementerian Agama di wilayah DKI Jakarta, Jawa Timur, Riau dan Kota Malang sebagai lokasi penelitian ini. Setelah data ditemukan dilapangan maka peneliti menganalisa dengan menggunakan pendekatan hukum positif di Indonsia dan hukum Islam. Adapun hasil penelitian ini adalah Pertama, Faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik perjanjian perkawinan di Indonesia diantaranya stratifikasi sosial calon pasangan, ekonomi, pendidikan, budaya, stakeholder, lembaga perkawinan dan modernisasi. Sedangkan pasangan yang membuat perjanjian perkawinan biasanya oleh pekawinan campuran, artis, pengusaha, profesi dokter, notaris, pejabat, pasangan yang pernah menikah sebelumnya dengan membawa harta dan masyarakat yang memiliki ekonomi menengah keatas. Kedua, Praktik perjanjian perkawinan di Indonesia sudah sesuai dengan perspektif hukum positif yaitu mengatur masalah harta perkawinan. Sedangkan dalam hukum Islam keberadaan perjanjian perkawinan tidak hanya mengatur mengenai harta semata tetapi harus memiliki manfaat untuk kemaslahatan keluarga dan memperkuatan ikatan perkawinan. Adapun cakupan dan materi yang diperjanjikan sangat luas selama tidak bertentangan dengan shari@’ah Islam dan tujuan perkawinan. Ketiga, Konstruksi perjanjian perkawinan sebagai model dalam membangun keluarga SAMAWA merupkan hasil nalar konsep fiqih progresif, pembaharuan legislasi di Indonesia, mas}lah}ah, dan pengembangan esensi dari perjanjian perkawianan itu sendiri untuk menjaga dan memelihara lima unsur pokok keluarga (al-kulliyya@t al-khams fi@ al-usrah). Serta peneliti melakukan modifikasi model perjanjian perkawinan dengan memasukan unsur tauhid, ahlak dan ubudiyah dalam struktur draf perjanjian perkawinan agar memiliki nilai sakral dan profan

Actions (login required)

View Item