PERANAN PANWASLU KABUPATEN SIAK DALAM MENYELESAIKAN PERSOALAN BLACK CAMPAIGN PILKADA KABUPATEN SIAK 2011 DITINJAU DARI FIQH SIYASAH

ARIFIN SIDIK, (2013) PERANAN PANWASLU KABUPATEN SIAK DALAM MENYELESAIKAN PERSOALAN BLACK CAMPAIGN PILKADA KABUPATEN SIAK 2011 DITINJAU DARI FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

[img]
Preview
Text
2013_2013230JS.pdf

Download (387kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini berjudul “Peranan Panwaslu Kabupaten Siak Dalam Menyelesaikan Persoalan Black Campaign Pilkada Kabupaten Siak 2011 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah” ditulis berdasarkan latar belakang pemikiran bahwa Panwaslu Kabupaten Siak merupakan suatu lembaga indenpenden dalam mengawasi pilkada kabupaten siak 2011. Panwaslu merupakan lembaga indenpenden yang mempunyai wewenang terhadap pengawasan jalannya Pilkada Kabupaten Siak 2011. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang mengambil lokasi di Kabupaten Siak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Panwaslu Kabupaten Siak dalam menyelesaikan persoalan black campaign Pilkada Kabupaten Siak 2011 ditinjau dari fiqh siyasah, terhadap peran mereka serta aplikasi dari pemahaman politik Islam yang mereka berikan. Dalam penelitian ini penulis menjadikan Panwaslu dan juga anggota nya sebagai populasi dan juga sampel sebanyak 32 orang dengan metode purporsive sampling. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa data kualitatif, yaitu analisa dengan mengelompokkan ke dalam kategori-kategori atas dasar persamaan dari jenis data tersebut. Kemudian antara satu data dengan data yang lain dihubungkan atau dibandingkan sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang dikaji. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, Adanya temuan pelanggaran Panwaslu tidak melaksankan fungsinya contohnya pelanggaran Pilkada yang terdapat di kecamatan Lubuk Dalam di TPS 05, pelanggaran yang melibatkan PNS, guru untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Adapun sanksi yang diberikan kepada mereka yang melakukan black campaign yaitu berupa denda yang sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004. Namun demikian tidak semua kasus black campaign yang terjadi dapat iv diselesaikan secara tuntas karena panwaslu dalam menyelesaikan kasus black campaign tidak ada bukti sehingga kasus tersebut tidak terselesaikan dan berhenti begitu saja. Panwaslu dalam menyelesaikan kasus tersebut merasa kesulitan dalam pembuktiannya dengan dalih kurangnya bukti. Contohnya sepeti kampanye di malam hari, kemudian pengumpulan guru-guru PNS menghadirkan calon pada saat acara PGRI di kecamatan Sungai Apit, kecamatan Tualang dan Mandau. Kemudian dalam pandangan fiqh siyasah tujuan dari Panwaslu adalah menegakan amar ma’ruf nahi munkar pada suatu tempat adalah hal yang sangat perinsip dalam menjaga kemaslahatan. Namun, untuk menegakkan amar ma’ruf nahi munkar membutuhkan suatu kekuatan dan kekuasaan. Untuk itu peranan para pemimpin sangat menentukan terwujudnya amar ma’ruf nahi munkar ditengah kehidupan umat. Meskipun demikian (Panwaslu) Kabupaten Siak merasa ikut terpanggil memiliki dan kapasitas untuk melaksanakan hak dan kewajiban tersebut.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 340 Ilmu Hukum > 342.598 Hukum Konstitusi di Indonesia, Hukum Tata Negara Indonesia
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara (Siyasah)
Depositing User: Surya Elhadi
Date Deposited: 20 May 2016 03:48
Last Modified: 08 Sep 2016 06:37
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/3102

Actions (login required)

View Item View Item