Search for collections on Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository

Penetapan Wali Adhol Dalam Pernikahan (Studi Komparasi Anatara Hukum Islam Dan KHI)

Khoirul Fajri (2017) Penetapan Wali Adhol Dalam Pernikahan (Studi Komparasi Anatara Hukum Islam Dan KHI). Thesis thesis, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

[img] Text
1. 2017233HK-S2COVER.pdf

Download (268kB)
[img] Text
2. 2017233HK-S2PENGESAHAN.pdf

Download (288kB)
[img] Text
3. 2017233HK-S2ABSTRAK.pdf

Download (68kB)
[img] Text
4. 2017233HK-S2KATA PENGANTAR.pdf

Download (268kB)
[img] Text
5. 2017233HK-S2DAFTAR ISI.pdf

Download (264kB)
[img] Text
6. 2017233HK-S2TESIS BAB I.pdf

Download (369kB)
[img] Text
7. 2017233HK-S2TESIS BAB II.pdf

Download (865kB)
[img] Text
8. 2017233HK-S2TESIS BAB III.pdf

Download (306kB)
[img] Text
9. 2017233HK-S2 TESIS BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (820kB)
[img] Text
10. 2017233HK-S2BAB V.pdf

Download (274kB)
[img] Text
11. 2017233HK-S2DAFTAR KEPUSTAKAAN.pdf

Download (313kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; Bagaimana Konsep Wali Adhol Dalam Pernikahan dan dasar hukumnya dalam pernikahan dan Bagaimana Prosedur penetapan wali Adhol dalam Hukum Islam dan KHI. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode Conten Analysis. Adapun sumber primer yaitu Al-Umm, Bidayatul Mujtahid, al-Fiqih Alal Mazahib al-Arba’ah, Hukum Pernikahan Menurut Islam, UU Pernikahan dan Hukum Perdata, UU Kompilasi Hukum Islam No 13 Tahun 2008. Sedangkan sumber sekundernya buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Berdasarkan hasil analis yang penulis lakukan, dapat di simpulkan bahwa: 1) Konsep Wali Adhol dan dasar hukumnya dalam pernikahan Hukum Islam adalah sebagai berikut: a) Golongan hanafiah menyatakan bahwa penyelesaian pernikahan jika walinya adhol adalah melalui seorang hakim sebagai penengah; b) Sedangkan Syafiiyah dan Malikiyah menyatakan bila wali adhal untuk menikahkan anaknya, dalam hal ini wali Aqrabnya, dan mana kala wali ab’ad tidak bisa menggantikannya, maka hak kewaliannya diserahkan kepada wali Hakim; c) Dan hambaliyah menyatakan bila seorang wali adhal dalam menikahkan anaknya maka hak kewalianya akan berpindah dari wali aqrab ke wali ab’ad sampai yang paling jauh, jika masih tetap adhol maka hak kewaliannya diserahkan kepada hakim; 2) Prosedur penetapan wali Adhol dalam Hukum Islam dan KHI, dalam undang-undang no. 1/1974, KHI dan PMA No .30 tahun 2005 yaitu: Pertama, pemanggilan pihak-pihak, yaitu pemohon dan wali, Kedua, usaha perdamaian, Ketiga, pembacaan surat permohonan, Keempat, pemeriksaan persidangan, Kelima, pembacaan hasil penetapan majelis hakim

Item Type: Thesis (Thesis)
Subjects: 200 Agama
Divisions: Program Pascasarjana > S2 > Hukum Keluarga
Depositing User: Ms. Melda Fitriana
Date Deposited: 02 Nov 2020 08:10
Last Modified: 02 Nov 2020 08:10
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/30909

Actions (login required)

View Item View Item