Masnur, (2017) Ketentuan Nikah Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Perspektif Maqâshid Al-Syarī’ah. Thesis thesis, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

	Text 1. 2017230HK-S2HALAMAN JUDUL.pdf Download (271kB)
	Text 2. 2017230HK-S2SCAN PENGESAHAN.pdf Download (288kB)
	Text 3. 2017230HK-S2ABSTRAK.pdf Download (305kB)
	Text 4. 2017230HK-S2KATA PENGANTAR.pdf Download (267kB)
	Text 5. 2017230HK-S2DAFTAR ISI.pdf Download (257kB)
	Text 6. 2017230HK-S2BAB I.pdf Download (364kB)
	Text 7. 2017230HK-S2BAB II.pdf Download (569kB)
	Text 8. 2017230HK-S2BAB III.pdf Download (326kB)
	Text 9. 2017230HK-S2BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (464kB)
	Text 10. 2017230HK-S2BAB V.pdf Download (265kB)
	Text 11. 2017230HK-S2DAFTAR KEPUSTAKAAN.pdf Download (261kB)

Abstract

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017 Tesis ini berjudul Ketentuan Nikah Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Perspektif Maqâshid Al-Syarī’ah” dengan maksud untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan perkawinan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan bagaimanaanalisis maqâsid asy-syarī ’ah terhadap pelaksanaan pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975tersebut Latar belakang masalah penelitian Tesis ini adalah berawal dari analisis penulis dalam PP No. 9 Tahun 1975 pada pasal 3 ayat (2) bahwa Setiap orang yang akan melangsungkan atau melaksanakan prosesi perkawinan mesti memberitahukan kehendaknya (keinginan untuk melaksanakan perkawinan) itu kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan tersebut akan dilangsungkan. sekurang-kurangnya atau selambat- lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, bagaimana sebenarnya pandangan Maqashid Al Syari’ah tentang persyaratan tersebut. Dalam penulisan Tesis ini penulis menggunakan Jenis penelitian Kepustakaan (Library Research) dengan menggunakan Pendekatan Kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah cara kerja penelitian yang menekankan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian. Sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi primer dan skunder. Data Primer adalah segala informasi, fakta, dan realitas yang terkait atau relevan dengan penelitian, dimana kaitan atau relevansinya sangat jelas, bahkan secara langsung. Disebut sebagai data utama (primer),adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan Kitab Fiqh Tentang Maqasyid As Syari’ah. Bahan Sekunder adalah yang juga terkait atau relevan dengan penelitian, namun tidak secara langsung, atau tidak begitu jelas relevansi. Dalam hal ini adalah buku- buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan Tersier Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, Kesimpulan yang penulis dapatkan adalah, Secara tekstual memang tidak ada dalil, baik dari al- Qur’an maupun Hadits, yang menyebutkan bahwa Pemberitahuan Nikah dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan merupakan suatu ukuran keabsahan perkawinan. Maqashid al-syari'ah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian Hukum Islam untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan kemudaharatan. Berdasarkan analisa maqâsid asy-syarī ’ah, masa tunggu 10 hari bagi calon mempelai itu merupakan sebuah cara preventif untuk menjaga kemurnian nasab, yang dikategorikan ke dalam Maqasyid Asy Syari’ah Dharuriyyat yaitu pada kategori Hifzh al-Nasb (menjaga keturunan)

Actions (login required)

View Item